Boalemo – Selain Markas Polisi Resort (Mapolres) Pohuwato, Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang Pohuwato juga mendatangi Kantor Bupati.
Kedatangan massa aksi yang berjumlah 1.200 orang ini tak lain menyampaikan tuntutan terkait legalitas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Pohuwato.
Tak lama, setelah massa aksi berorasi Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga, menemui masyarakat AMARAH. Bupati Syarif Mbuinga menyampaikan, bahwa untuk sekarang ini dirinya tidak memiliki kuasa untuk memberikan keputusan terhadap WPR, oleh karena itu perlunya melakukan pertimbangan kembali bersama Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.
“Kami disini belum bisa menentukan keputusan dari pertambangan itu sendiri. Karena hal ini, perlunya pertimbangan kembali terhadap gubernur gorontalo, Rusli Habibie. Sehingga, sulit bagi saya untuk mengeluarkan merespon terkait dengan aspirasi ini, terkait mengatakan iya atau tidak”. Ungkap bupati Syarif. Senin, (21/12).
Namun, kata Bupati Syarif hingga sekarang Pemerintah Daerah terus berupaya merealisasikan keinginan masyarakat penambang untuk memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Pohuwato yang terlegalitas.
“Tidak semua Pemerintah Daerah Pohuwato punya kewenangan dalam memberikan legalitas resmi untuk WPR, masih ada Pemerintah Provinisi Gorontalo. Andai Pemda Pohuwato yang mempunyai peran sepenuhnya ini sudah dari dulu sudah di tanda tangani” Ujar Syarif.
Terakhir, Bupati Syarif berharap dengan adanya aksi yang dilakukan oleh masyarakat penambang Pohuwato bisa mengetuk Pemerintah Provinsi Gorontalo agar segera memberi legalitas terhadap WPR.
