Dekab – Persoalan insentif aparat desa tampaknya menjadi masalah besar di Kabupaten Boalemo. Sebab, dari tahun ke tahun setelah berakhirnya Bupati Definitif gaji kepala desa menjadi persoalan.
Pasalnya, pembayaran gaji aparat desa selain di pangkas juga mengalami keterlibatan secara terus menerus, tidak hanya ber minggu-minggu bahkan berbulan-bulan.
Hal ini menuai kecaman dari salah Sabtu anggota DPRD Kabupaten Boalemo, Wahyudin Moridu S.H.
Wahyudin mengatakan, sungguh berdosanya Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo membiarkan para aparat desa tidak menerima hak dengan waktu yang cukup lama.
“Mereka juga punya kebutuhan, mereka punya keluarga dan anak, kasian, bagaimana dosa dari pemimpin daerah ini kalau asa aparat desa yang hak nya tidak tersalurkan secara dengan baik” tegas Aleg Besutan Megawati Soekarnoputri itu.
Dirinya menambahkan, dengan momentum haru ulang tahun proklamasi, banyak tuntutan Pemeritnah Daerah terhadap Pemerintah Desa. Seperti, pemasangan bendera merah putih dan umbul-umbul akan terap memakai dana pribadi.
“Mereka dituntut untuk berkontribusi, sementara gaji mereka belum ada. Ini memperingati kemerdekaan sementara hak mereka masih terjajah oleh Pemda” ujarnya.
Jika dalam waktu dekat ini, gaji aparat desa juga belum diterimakan, maka Wahyudin Moridu Aleg yang terbilang cukup muda dan tegas itu akan melaporkan kondisi ini ke Kementerian Dalam Neheri RI.
