Kota Gorontalo – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus memperkuat komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Langkah nyata ini diwujudkan melalui gelaran Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Implementasi Manajemen Risiko Indeks (MRI) Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Damhil, Kota Gorontalo, Selasa (30/6/2026).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bone Bolango, Iwan Mustapa, ini bertujuan mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan budaya integritas, serta mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam ritme kerja organisasi.
Dalam sambutannya, Sekda Iwan Mustapa menegaskan bahwa IEPK dan MRI bukan sekadar instrumen penilaian atau formalitas administratif belaka. Kedua indeks tersebut merupakan cerminan riil dari kualitas tata kelola pemerintahan yang dibangun secara kolektif oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dan Manajemen Risiko Indeks merupakan parameter penting yang memberikan kontribusi besar terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah,” ujar Iwan.
Iwan tidak menampik bahwa capaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Adanya parameter baru dalam penilaian menyebabkan banyak daerah di Indonesia mengalami penurunan level maturitas SPIP. Namun, ia mengingatkan agar kondisi tersebut tidak mematahkan semangat jajarannya.
”Yang sudah baik harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai capaian yang berhasil kita tingkatkan selama 2024 dan 2025 justru mengalami penurunan. Semua indikator yang sudah membaik harus dipertahankan bahkan ditingkatkan,” tegasnya.
Sejauh ini, tren reformasi birokrasi di Kabupaten Bone Bolango menunjukkan grafik positif, di mana Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Akuntabilitas Kinerja terus merangkak naik. Iwan pun meminta seluruh pimpinan perangkat daerah selaku risk owner (pemilik risiko) untuk terlibat aktif, tidak hanya menyerahkan urusan pengawasan ini kepada pihak Inspektorat atau APIP semata.
Di akhir penyampaiannya, Sekda Bone Bolango turut memberikan apresiasi tinggi kepada perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo yang setia memberikan pendampingan. Ia optimis, meski di tengah efisiensi dan keterbatasan anggaran daerah, pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi tetap bisa dihadirkan untuk masyarakat Bone Bolango.
