Belajar dari Batam, DPRD Gorontalo Dorong Penguatan PAD Lewat Pariwisata dan UMKM

**BATAM, KEPULAUAN RIAU** – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo mempelajari strategi Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak, pengembangan pariwisata, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, memimpin langsung kunjungan kerja tersebut bersama sejumlah anggota komisi ke Pemerintah Kota Batam, Kamis (19/11/2026).

Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam, Firman Hidayat, bersama perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam menerima rombongan DPRD Gorontalo.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Batam memaparkan strategi pengelolaan keuangan daerah, potensi penerimaan, serta pengembangan sektor ekonomi yang menopang PAD.

Berdasarkan paparan pemerintah setempat, APBD Perubahan Kota Batam mencapai sekitar Rp4,5 triliun, sementara PAD mencapai sekitar Rp2,7 triliun.

Pemerintah Kota Batam mengandalkan sejumlah sumber penerimaan pajak daerah, antara lain Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Mikson menilai capaian tersebut menarik untuk menjadi bahan pembelajaran bagi Gorontalo, terutama karena Batam mampu mengembangkan sektor ekonomi meskipun memiliki sumber daya alam yang relatif terbatas.

“Batam ini memiliki jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa. Walaupun sumber daya alamnya relatif terbatas, tetapi PAD-nya cukup besar. Ini menjadi salah satu hal yang ingin kami pelajari, bagaimana mereka mengembangkan sektor pariwisata, industri, dan UMKM sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” ungkap Mikson.

Menurut Mikson, Provinsi Gorontalo memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Namun, pemerintah daerah perlu mengembangkan sektor ekonomi produktif agar mampu meningkatkan penerimaan daerah.

Ia secara khusus menyoroti pengembangan UMKM dan pariwisata sebagai sektor yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Kami berharap ada hal-hal positif yang bisa kami adopsi dari Kota Batam, khususnya dalam pengembangan UMKM agar bisa naik kelas. Gorontalo memiliki potensi sumber daya alam yang besar, tetapi sektor pariwisata masih perlu terus didorong dan dikembangkan,” jelasnya.

Selain membahas PAD, rombongan Komisi II DPRD Gorontalo juga mempelajari inovasi Pemerintah Kota Batam melalui pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Pemerintah Kota Batam mendorong pengembangan inovasi berbasis riset pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk sektor pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan.

Pertemuan tersebut juga membahas pengawasan distribusi barang, ketersediaan kebutuhan pokok, pengembangan perdagangan, serta pemberdayaan UMKM.

Pemerintah Kota Batam menjelaskan langkah koordinasi dengan instansi terkait dan distributor untuk menjaga stabilitas pasokan serta harga kebutuhan masyarakat.

Mikson berharap Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat memperluas sumber penerimaan daerah melalui pengembangan sektor ekonomi produktif.

Ia menilai pemerintah daerah tidak seharusnya hanya mengandalkan penerimaan dari sektor yang selama ini menjadi penopang PAD, seperti pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya, pengembangan pariwisata, UMKM, dan sektor produktif lainnya dapat membuka peluang peningkatan pendapatan daerah sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.

Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo akan menjadikan hasil koordinasi dan konsultasi tersebut sebagai bahan referensi dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong kebijakan peningkatan PAD di Gorontalo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *