JAKARTA, 29 Juli 2025 — Jelang konsolidasi gerakan sipil yang akan digelar di Jakarta pada 31 Juli 2025, Abd Wahidin Tutuna, salah satu narahubung kegiatan, menegaskan bahwa terdapat empat isu strategis yang saat ini menjadi fokus utama kelompok masyarakat sipil yang peduli pada penegakan hukum dan keadilan.
“Kami mencermati dan akan membahas secara serius empat persoalan yang saat ini mendesak dan menyentuh langsung kepentingan publik. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga soal integritas dan keberpihakan negara pada rakyat kecil,” tegas Wahidin.
Empat isu tersebut antara lain:
1. Dugaan Korupsi dan Monopoli Alkes di Kabupaten Boalemo
Pengadaan alat kesehatan yang seharusnya menyentuh kebutuhan vital masyarakat justru diduga dijadikan ladang permainan oleh oknum pejabat dan rekanan tertentu. Laporan resmi telah dilayangkan ke Kejaksaan Agung untuk mendorong penyelidikan yang serius dan tanpa kompromi.
2. Skandal Penggadaian Tanah oleh PT. Agro Artha Surya
Perusahaan sawit di Boalemo ini diduga telah menggadaikan tanah-tanah warga tanpa persetujuan yang sah. Selain itu, terdapat indikasi pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Persoalan ini menyangkut hak atas tanah dan martabat warga desa yang dilanggar oleh kepentingan modal.
3. Tambang Ilegal di Kabupaten Pohuwato
Aktivitas pertambangan tanpa izin yang semakin massif dan merusak lingkungan harus segera dihentikan. Penegakan hukum yang tebang pilih terhadap aktor-aktor lokal yang terlibat tidak bisa lagi dibiarkan.
4. Kasus Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Boalemo
Kejaksaan Negeri Tilamuta saat ini tengah menangani kasus dugaan korupsi perjalanan fiktif yang dilakukan oleh anggota DPRD Boalemo. Abd Wahidin menyatakan pihaknya meminta Kejaksaan Agung untuk turut mengawasi dan mengawal proses hukum ini, guna mencegah potensi lobi politik dan intervensi yang melemahkan penegakan hukum.
Lebih lanjut, Wahidin menyampaikan bahwa pihaknya akan melaksanakan agenda konsolidasi ini di Jakarta bersama dengan rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat sipil yang peduli pada keempat isu tersebut.
“Tanggal 31 Juli 2025 nanti akan menjadi momentum konsolidasi kita. Bagi kawan-kawan yang ingin bergabung, silakan menghubungi saya secara langsung. Mari kita samakan pikiran dan persepsi untuk Gorontalo yang lebih adil, bersih, dan berpihak pada rakyat,” ujar Wahidin.
