Gorontalo – Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Gorontalo mulai mematangkan jadwal kerja untuk masa persidangan pertama tahun 2025–2026. Selain membahas padatnya agenda legislasi hingga akhir tahun, rapat kali ini juga menyorot isu sensitif tentang Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Gorontalo yang kembali menuai perdebatan.
Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo, Laode Haimudin, menyebutkan rapat Banmus menghasilkan kesepakatan penting untuk memastikan seluruh agenda dewan berjalan sesuai rencana. Menurutnya, September menjadi bulan paling sibuk, dengan sederet kegiatan penting seperti penyampaian APBD 2026, laporan pertanggungjawaban kinerja, dan pembahasan Program Legislasi Daerah (Promperda) tahun 2026.
“Semua agenda sudah kita sepakati. Tinggal bagaimana memastikan seluruh kegiatan ini berjalan sampai 31 Desember 2025,” ujar Laode.
Namun, perhatian dewan tidak hanya tertuju pada urusan teknis. Salah satu isu yang kembali mengemuka ialah soal pelaksanaan HUT Provinsi Gorontalo. Saat ini, berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku, HUT Provinsi ditetapkan pada 5 Desember. Tetapi, muncul aspirasi kuat agar 23 Januari juga diakui sebagai momen bersejarah daerah.
Laode menjelaskan, perdebatan muncul karena terdapat perbedaan redaksi dalam Perda.
“Di batang tubuh Perda tertulis 5 Desember, sementara di bagian penjelasan muncul juga 23 Januari. Pihak eksekutif sudah mengajukan usulan revisi terhadap Perda ini,” jelasnya.
Menurutnya, dorongan untuk mengakomodir tanggal 23 Januari bukan tanpa alasan. Tanggal itu dianggap memiliki makna historis besar karena menjadi simbol perjuangan rakyat Gorontalo yang memproklamasikan kemerdekaan lebih dulu sebelum Indonesia pada 17 Agustus 1945.
“Ini bukan hanya soal tanggal, tapi soal identitas sejarah Gorontalo. 23 Januari mencerminkan semangat perjuangan rakyat yang patut kita hidupkan kembali,” tegas Laode.
Dengan hasil rapat Banmus tersebut, DPRD Gorontalo menegaskan komitmennya tidak hanya menjalankan fungsi legislasi dan penganggaran, tetapi juga menjaga warisan sejarah daerah. Polemik tentang HUT Provinsi menjadi bukti bahwa lembaga legislatif berperan penting dalam memastikan nilai perjuangan Gorontalo tetap dikenang lintas generasi.
