Deprov Gorontalo

Gorontalo – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Syamsir Djafar Kyai, mendesak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Gorontalo untuk

Jakarta—DPRD Provinsi Gorontalo kembali mengambil langkah strategis untuk memperjuangkan nasib tenaga pendamping atau penyuluh koperasi yang hingga kini belum mendapatkan

Gorontalo–Polemik tersendatnya pencairan Dana Desa Tahap II akibat pemberlakuan PMK Nomor 81 Tahun 2025 memicu kekhawatiran serius di tingkat desa.

Gorontalo–Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M.T. Mopili, menghadiri kegiatan Bakti Sosial dan Hiburan Rakyat yang digelar dalam rangka menyemarakkan Hari

Gorontalo – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menemukan kejanggalan pada pelaksanaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi Daerah Irigasi (DI) Bongo di

MGorontalo – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan lapangan ke Daerah Irigasi (D.I) Karangetan, Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten

Gorontalo – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menegaskan komitmennya mendorong penguatan sarana dan prasarana Korps Brimob Polri di Gorontalo.

Gorontalo—Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Ance Robot, menyampaikan kritik terbuka terkait sulitnya akses terhadap Sistem Perencanaan Daerah (SPD) yang

Gorontalo–Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifuddin Bano, turut mendampingi kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ke

GORONTALO — Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo turun langsung mendampingi tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemantauan tata kelola perkebunan

Gorontalo – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan sikapnya untuk menghormati seluruh proses hukum dan etik yang tengah berjalan terkait dugaan

GORONTALO – Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo menggelar sidang awal terkait dugaan pelanggaran kode etik dan sumpah janji yang

GORONTALO – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti lemahnya sistem respons cepat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA)

Gorontalo—Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kepemudaan kembali menggelar rapat kerja bersama sejumlah

Gorontalo—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo memastikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia akan menindaklanjuti persoalan terkait Hak