Jakarta — Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang merupakan gabungan beberapa komisi melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Jumat (17/10/2025). Kunjungan tersebut membahas rencana peningkatan akses jalan menuju Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, yang melintasi kawasan hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.
Rombongan DPRD yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Anas Yusuf, diterima langsung oleh Direktur KSDA, Munawir Ahmad, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Dalam pertemuan itu, turut hadir pula perwakilan Aliansi Masyarakat Pinogu, Rahmat Kasadi, yang menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur di daerah mereka.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Femy Udoki, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat Pinogu atas buruknya kondisi jalan penghubung yang sudah lama menjadi kendala utama bagi mobilitas warga. Ia mengungkapkan, pemerintah daerah bersama DPRD tengah mengupayakan peningkatan lebar jalan dari dua meter menjadi lima meter agar sesuai dengan syarat teknis Kementerian PUPR untuk memperoleh dukungan anggaran melalui program Inpres Jalan Daerah.
“Sesuai perjanjian kerja sama antara Pemkab Bone Bolango dan Kementerian Kehutanan pada tahun 2017, izin pengerjaan jalan hanya selebar dua meter. Padahal, untuk bisa mendapatkan anggaran dari Inpres Jalan Daerah, lebarnya harus minimal 5,5 meter. Karena itu kami datang ke Kementerian Kehutanan untuk meminta agar izin jalan bisa diperlebar menjadi lima meter,” ujar Femy.
Lebih lanjut, Femy menjelaskan bahwa Direktur KSDA, Munawir Ahmad, menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mengajukan adendum perjanjian kerja sama (PKS) yang berlaku hingga 2026 kepada Menteri Kehutanan.
“PKS-nya sudah ada, tinggal dilakukan adendum. Alasannya kuat, karena Pinogu merupakan kawasan penghasil kopi yang sudah menembus pasar Jerman. Selain itu, kondisi jalan yang rusak berat membuat masyarakat kesulitan mengakses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Banyak warga, termasuk ibu hamil dan pasien, harus diangkut dengan sepeda motor karena jalan yang tidak layak,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Syamsir, menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan pada prinsipnya mendukung dan bersedia memfasilitasi upaya pemerintah daerah dalam pengembangan infrastruktur jalan yang melintasi kawasan konservasi tersebut.
“Kementerian melalui Direktur Konservasi Hutan menyatakan siap memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan pemerintah daerah. Secara teknis nanti akan dilakukan adendum terhadap PKS yang berakhir tahun 2026,” ujar Syamsir.
Ia juga menambahkan bahwa dukungan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar proses pemenuhan syarat teknis dapat segera terealisasi.
Melalui kunjungan ini, DPRD Provinsi Gorontalo berharap pemerintah pusat dapat memberikan ruang kebijakan yang lebih fleksibel demi membuka keterisolasian wilayah Pinogu. Langkah ini diharapkan mampu memperlancar distribusi hasil pertanian, terutama kopi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
