GORONTALO, – Fraksi Amanat Bangsa DPRD Provinsi Gorontalo mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian ini merupakan yang ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Meski demikian, Fraksi Amanat Bangsa menyampaikan beberapa catatan penting terkait pengelolaan keuangan daerah, khususnya soal Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“PAD kita masih sangat bergantung pada sektor pajak, terutama dari pajak kendaraan bermotor. Ketergantungan ini harus segera diatasi dengan mencari alternatif pendapatan lain yang lebih berkelanjutan,” kata Ketua Fraksi Amanat Bangsa, Anas Jusuf, usai rapat paripurna
Untuk itu, fraksi mendorong Pemprov Gorontalo agar mulai mengembangkan potensi ekonomi lain, termasuk mendorong terbentuknya kawasan ekonomi khusus di beberapa wilayah strategis.
Salah satu yang disorot adalah Kabupaten Boalemo, khususnya kawasan Teluk Tomini, yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Fraksi menyebut, kajian awal terhadap kawasan ini pernah dilakukan oleh Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan telah didiskusikan bersama Pemerintah Daerah Boalemo.
“Selain itu, kami juga melihat perlunya kawasan khusus di wilayah pesisir Kabupaten Bone Bolango, mengingat potensi sumber daya kelautan yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.
Tak hanya mendorong pengembangan kawasan ekonomi, Fraksi Amanat Bangsa juga menekankan pentingnya inovasi dalam birokrasi. Pemerintah Provinsi diminta memberi ruang kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari tingkat pimpinan hingga pelaksana, agar dapat melahirkan berbagai inovasi pelayanan publik.
“Inovasi dari internal birokrasi sangat diperlukan, bukan hanya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, tetapi juga untuk mendorong peningkatan PAD secara kreatif dan berkelanjutan,” tutupnya.
