BOALEMO – Kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo kembali menjadi sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kali ini, kritik datang dari Ketua Fraksi Demokrat, Hardi Syam Mopangga, yang menilai kebijakan anggaran tersebut tidak adil dan mengabaikan aspirasi masyarakat.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Boalemo, Senin (11/8/2025), Hardi mengungkapkan data resmi dari Dinas Pekerjaan Umum yang menunjukkan hilangnya sejumlah program aspirasi anggota dewan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk saat pergeseran anggaran pertama dan kedua.
“Aspirasi anggota DPRD yang sudah tertuang dalam APBD induk justru hilang saat pergeseran anggaran pertama dan kedua. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat,” tegas Hardi di hadapan peserta rapat.
Hardi juga menyoroti alokasi dana sebesar Rp25 miliar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hampir seluruhnya diarahkan ke Kecamatan Paguyaman, wilayah asal Bupati Boalemo.
“PAD adalah kontribusi seluruh kecamatan di Boalemo, sehingga setiap kecamatan berhak menerima bagian yang adil,” ujarnya dengan nada tegas.
Menurutnya, kebijakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip pemerataan dan keadilan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2024.
Atas kondisi tersebut, Fraksi Demokrat mengancam akan menarik diri dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) jika ketimpangan distribusi anggaran tidak segera diperbaiki.
“Sikap ini kami ambil demi menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan pembangunan di Boalemo berjalan adil,” pungkas Hardi.
