Tulisan oleh Supriadi Alaina (Ketua Forum Penambang Rakyat Bone Bolango)
Gorontalo – Konflik ribuan penambang rakyat dengan PT Gorontalo Minerals (GM) kayaknya nggak bakal selesai hanya dengan janji-janji manis.
Jalan keluarnya cuma satu: lahan konsesi PT GM harus diciutkan, sebagian diserahkan jadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Belakangan ini PT GM lagi rajin banget bikin pencitraan. Tumben. Entah karena mau nampak manis di mata investor biar gampang cari dana segar di bursa, atau karena bau amis perizinan mereka mulai terendus publik.
Isu yang mereka jual cuma dua: janji rekrut tenaga kerja dan peluang ekonomi lokal lewat rantai pasok.
Mari kita kupas satu-satu.
Pertama soal Janji Rekrut Tenaga Kerja
Kata PT GM, mereka bakal utamakan orang lokal. Tapi… coba perhatikan, mereka tidak berani sebut angka berapa persen.
Perusahaan sekelas mereka biasanya butuh tenaga kerja di dua tahap:
Fase Konstruksi.
Fase ini katanya bisa serap sampai 1.000 orang bahkan lebih. Tapi jangan salah, memang kedengarannya besar, tapi cuma kontrak beberapa tahun. Lagi pula posisi penting biasanya diisi orang luar.
Fase Produksi.
Nah, di sini jumlahnya makin kecil, paling 500 – 1000 orang. Dan yang diincar perusahaan jelas pekerja berpengalaman yang sudah keliling dari tambang satu ke tambang lain. Bukan warga lokal yang baru pegang palu..
Dan yang namanya perusahaan, pasti prioritaskan yang berpengalaman, karena jauh lebih efisien.
***
Masalahnya,…
data Tim 20 jelas: ada lebih dari 8.000 penambang rakyat yang sekarang cari makan di Suwawa dan sekitarnya.
Kalau cuma 1.000 yang direkrut, sisanya 7.000 mau makan apa? Mereka punya anak istri, bukan angka di atas kertas. Jadi kalau dibilang buka lapangan kerja, ya sebenarnya yang terjadi malah sebaliknya: bikin orang kehilangan kerja.
Kedua, Janji Ekonomi dari Rantai Pasok
Isu kedua: katanya ekonomi lokal bakal naik karena ada suplai makanan, transportasi, jasa, dan lain-lain.
Tapi realitanya? Itu cuma bisa diakses orang-orang bermodal. Rakyat kecil yang selama ini hidup dari tambang jelas ketinggalan.
Mau berdayakan BUMDes? Faktanya baru satu BUMDes yang disentuh. Itu pun dampak ekonominya tidak seberapa.
Perlu digarisbawahi:
rakyat penambang tidak anti-kemajuan. Mereka hanya menolak diperlakukan semena-mena.
Kalau soal pendapatan daerah, penambang rakyat juga bisa kok berkontribusi. Syaratnya satu: dilegalkan lewat WPR.
Mereka hanya minta tanah kecil, jauh lebih kecil dibanding luas konsesi PT GM. Tapi tanah kecil itu jadi penopang hidup 8.000 keluarga.
Sekarang, lahan itu terancam hilang. Mereka bisa diusir kapan saja dengan cap “ilegal”.
Jadi jangan heran kalau perlawanan rakyat nggak akan pernah padam. Selama hak mereka belum dikembalikan, mereka akan terus berdiri di barisan depan.
Mereka yang lagi terbuai dengan kemewahan dari perusahaan, silahkan menikmatinya selama yang kalian bisa..
yakinlah suatu saat ketika tidak berguna lagi, pasti akan dilepas juga..
Tapi, jangan menjadi duri di jalan perjuangan ini. Lebih baik diam, dari pada selamanya dicap sebagai pengkhianat saudara sendiri.
Perjuangan ini memang berat, tapi akan lebih berat ketika anak cucu kita hanya jadi penonton sementara kekayaan alamnya dijarah demi keuntungan pemilik perusahaan.
Dan itu lebih buruk dari penjajahan..
#KembalikanKeRakyat
#GorontaloBerdaulat
