Sikap Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo, Noldy Djaini, mendapat sorotan tajam dari para pegawai. Ia dinilai bekerja sesuka hati, memproses dokumen keuangan tanpa kepastian waktu dan prosedur yang jelas.
Kekecewaan pegawai mencuat lantaran keterlambatan dalam pengurusan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), yang bahkan sudah memasuki tahap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) namun tak kunjung di-approve oleh Noldy. Padahal, TPP sangat dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan hidup pegawai.
“Sudah sampai SP2D, tinggal disetujui saja. Tapi terkesan diabaikan begitu saja. Kami jadi bingung, padahal ini hak kami,” ungkap salah satu pegawai yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Tak hanya TPP, gaji tenaga honorer di lingkungan Dinas Kesehatan juga mengalami nasib serupa. Proses pencairan yang seharusnya rutin kini ikut terhambat karena belum adanya persetujuan dari Noldy.
Pegawai menilai Noldy menjalankan tugas keuangan tanpa standar waktu yang pasti. Ia disebut memproses dokumen berdasarkan kehendaknya sendiri, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kebutuhan pegawai.
“Kesan yang muncul, beliau seperti raja kecil. Semua tergantung kemauan dia. Padahal ini menyangkut hak banyak orang,” lanjut sumber yang lain.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Noldy Djaini maupun dari pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo terkait keluhan pegawai ini. Para pegawai berharap pimpinan dinas atau Pemerintah Daerah dapat segera mengambil langkah agar proses administrasi kepegawaian kembali berjalan normal dan profesional.
