Boalemo – Keberangkatan rombongan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) se-Kabupaten Boalemo ke Kalimantan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan. Salah satu kritik keras datang dari aktivis muda Boalemo, Nanang Syawal, yang menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk pemborosan anggaran negara.
Menurut Nanang, kegiatan yang disebut sebagai “studi banding” itu dinilai tidak memiliki urgensi dan terkesan dipaksakan. Ia mempertanyakan transparansi serta tujuan dari perjalanan tersebut, apalagi muncul kabar bahwa terdapat peserta di luar struktur resmi PKK yang ikut dalam rombongan.
“Ini pelecehan terhadap prinsip efisiensi dan transparansi anggaran. Kalau benar ada yang bukan anggota PKK ikut serta, maka patut dipertanyakan: pakai uang siapa? Kalau menggunakan dana hibah atau APBD, ini bentuk pelanggaran serius,” ujar Nanang saat dikonfirmasi, Minggu (7/7/2025).
Nanang menegaskan bahwa kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah harus mengedepankan asas manfaat dan kepentingan publik. Ia mengingatkan, saat ini pemerintah pusat telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah, yang seharusnya menjadi acuan seluruh daerah dalam menggunakan anggaran negara.
“Ini bukan era buang-buang anggaran untuk jalan-jalan. Negara sedang berhemat, tapi tampaknya semangat itu belum sampai ke Boalemo,” katanya.
Lebih jauh, Nanang mendesak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera mengaudit penggunaan dana yang dipakai dalam pemberangkatan rombongan tersebut.
“Jangan main-main dengan uang rakyat. Jangan berlindung di balik nama PKK lalu melakukan pemborosan. Rakyat makin cerdas. Kalau tidak bisa menjelaskan transparansi anggaran, sebaiknya mundur saja dari jabatan publik,” tegasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Boalemo maupun Tim Penggerak PKK terkait sumber pendanaan maupun dasar keikutsertaan peserta yang bukan bagian dari struktur PKK.
