Boalemo — Kejaksaan Negeri Boalemo kembali menjadi sorotan publik. Desakan mengalir dari berbagai kalangan agar institusi penegak hukum ini mampu menjaga dan membuktikan integritasnya dalam penanganan dugaan kasus perjalanan dinas fiktif DPRD Kabupaten Boalemo.
Kasus yang mencuat ke permukaan ini menjadi topik perbincangan hangat, mulai dari kelompok pemuda, aktivis, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka menilai, perkara ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan dugaan tindak pidana korupsi yang jika dibiarkan, akan menggerus kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara.
“Korupsi adalah musuh bersama. Kalau benar terbukti, siapapun pelakunya, harus dihukum setimpal tanpa pandang bulu,” tegas salah satu aktivis muda di Boalemo.
Para penggiat antikorupsi juga mengingatkan, publik sudah lelah dengan kasus serupa yang sering berakhir dengan vonis ringan atau bahkan menguap tanpa kejelasan. Mereka menuntut Kejaksaan untuk bertindak tegas, transparan, dan profesional, tanpa ada intervensi politik maupun kepentingan tertentu.
Masyarakat Boalemo masih menaruh harapan besar pada Kejaksaan Negeri untuk menyelesaikan perkara ini dengan tuntas. Mereka percaya, langkah hukum yang jelas dan terukur akan menjadi sinyal kuat bahwa penegakan hukum di daerah ini masih berpihak pada keadilan.
“Jangan akhiri kasus ini dengan kekecewaan. Kami ingin melihat proses hukum berjalan secara fair, bukan sekadar formalitas,” ujar seorang tokoh masyarakat.
Kini, semua mata tertuju pada langkah Kejaksaan Negeri Boalemo. Apakah mereka akan menjawab ekspektasi publik, atau justru membiarkan kasus ini menjadi catatan kelam baru dalam sejarah pemberantasan korupsi di daerah.
