GORONTALO – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, Senin (21/7), dalam rangka pendalaman terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Espin Tulie, menghadirkan beberapa OPD penting, antara lain Bappeda, Biro Pengendalian dan Pembangunan Ekonomi, serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
“Rapat ini kita gelar sebagai bagian dari tugas pengawasan, terutama untuk melihat lebih jauh usulan program dari OPD mitra kerja dalam perubahan anggaran tahun 2025,” ujar Espin.
Selain menggali program-program baru yang diusulkan OPD, Komisi III juga turut mengevaluasi capaian kinerja dari APBD induk tahun 2025. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut adalah tingginya alokasi belanja pegawai.
“Memang belanja pegawai mengalami lonjakan signifikan. Dalam penjelasan mereka, ini disebabkan oleh pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ungkap Espin.
Menurutnya, pengangkatan PPPK yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, kini telah dialihkan ke pemerintah daerah. Hal inilah yang mendorong meningkatnya proporsi belanja pegawai di struktur APBD.
Bahkan, kata Espin, saat ini komposisi belanja pegawai telah mendekati 45 persen dari total belanja daerah, jauh melebihi ambang batas yang diatur dalam perundang-undangan, yakni maksimal 30 persen.
“Struktur belanja kita juga mulai bergeser dari belanja modal ke belanja operasional. Ini harus kita awasi secara ketat, karena bisa berdampak pada efektivitas pembangunan,” jelasnya.
Namun demikian, Espin memastikan bahwa OPD mitra telah diberikan masa pengendalian selama dua tahun untuk menekan angka belanja pegawai, agar kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Komitmen untuk menyesuaikan ini sudah ada. Tinggal bagaimana pengendalian ke depan benar-benar dilaksanakan,” pungkasnya.
