GORONTALO — Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menggelar pertemuan dengan pihak PT Pelindo untuk membahas pengalihan status Pelabuhan Dermaga 2 Kota Gorontalo. Pengalihan tersebut merujuk pada perjanjian kerja sama yang menyebutkan bahwa setelah 20 tahun pengelolaan, tanggung jawab pelabuhan akan sepenuhnya beralih ke Pelindo.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Gorontalo, Anas Jusuf, menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari pihak Pelindo, masa kerja sama selama 20 tahun itu telah berakhir pada 2022. Namun hingga kini, belum ada penyerahan resmi dari Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada Pelindo.
“Karena itu, Pelindo mengirimkan surat permohonan untuk melakukan pertemuan dengan Komisi III guna membahas kelanjutan pengalihan tersebut,” kata Anas dalam keterangannya, Selasa (10/6/2025).
Menindaklanjuti surat tersebut, Komisi III pun menggelar pertemuan bersama pihak Pelindo. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah hal disepakati sebagai langkah awal proses penyelesaian.
Pertama, Komisi III meminta Pelindo untuk memperlihatkan draf perjanjian kerja sama antara perusahaan BUMN tersebut dan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal ini dinilai penting guna memperjelas dasar hukum pengalihan pengelolaan pelabuhan.
Kedua, jika Pelabuhan Dermaga 2 resmi diserahkan kepada Pelindo, maka perusahaan tersebut diminta untuk tetap memberikan kontribusi dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada pemerintah provinsi.
“PAD ini sangat penting untuk menunjang pembangunan infrastruktur maupun sektor ekonomi di Gorontalo,” ujar Anas.
Ketiga, Komisi III akan kembali mengadakan pertemuan lanjutan guna membahas secara lebih rinci draf perjanjian antara kedua belah pihak.
Anas juga menekankan harapannya agar meskipun Pelabuhan Dermaga 2 akan sepenuhnya dikelola oleh Pelindo, kontribusi terhadap PAD Provinsi Gorontalo tetap ada.
“Pelabuhan adalah aset strategis. Kami berharap keberadaannya tetap memberikan dampak positif bagi daerah, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tutupnya.
