Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Konsultasi ke Bappenas Bahas Integrated City Program untuk Kota Gorontalo

JAKARTA – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melakukan konsultasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait Integrated City Program (ICP) atau Program Kota Terpadu. Rombongan dipimpin langsung Ketua Komisi III, Dr. Espin Tulie, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa, serta diikuti anggota Komisi III lainnya: Sun Biki, Anas Jusuf, Indri Dunda, bersama perwakilan Bappeda dan perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Kedatangan rombongan disambut Ika Ratna Wulandari, Direktur Pembangunan Indonesia Timur Bappenas, beserta jajaran staf. Pertemuan ini membahas posisi dan peluang Kota Gorontalo dalam kerangka pembangunan perkotaan nasional.

Dalam pembahasan tersebut, terungkap bahwa dari 36 wilayah Non-Wilayah Metropolitan (NWM) di Indonesia, Kota Gorontalo masuk dalam kategori 10 Kota Pariwisata Prioritas bidang perkotaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Melalui program ICP, Kota Gorontalo diharapkan dapat:

  1. Mengembangkan kawasan bernilai tambah.
  2. Mendorong pertumbuhan kota sebagai engine of growth yang efektif, berbasis pada sektor unggulan pariwisata.
  3. Merumuskan strategi implementasi city branding untuk mendukung Asta Cita Presiden RI, dengan fokus membangun kota yang berkarakter, inovatif, dan mandiri.

Direktur Pembangunan Indonesia Timur, Ika Ratna Wulandari, menekankan bahwa strategi city branding harus mengangkat keunikan daerah. Untuk Kota Gorontalo, potensi yang menonjol meliputi kekayaan budaya, nilai sejarah, geopark, panorama alam yang eksotis, serta ikon wisata unik Hiu Paus yang sudah dikenal luas.

Ketua Komisi III, Dr. Espin Tulie, menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong agar hasil konsultasi ini ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah. “Kota Gorontalo memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pusat pariwisata unggulan. Melalui ICP, kita ingin agar pembangunan kota tidak hanya indah secara fisik, tapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menilai bahwa keterlibatan Bappenas menjadi kunci dalam memastikan arah pembangunan Kota Gorontalo selaras dengan kebijakan nasional. “Kita tidak ingin pembangunan hanya sekadar proyek jangka pendek. Dengan ICP, kita menginginkan perencanaan yang matang, berkelanjutan, dan mampu mengintegrasikan sektor-sektor penting seperti pariwisata, infrastruktur, dan ekonomi kreatif. Apalagi Kota Gorontalo punya modal besar dari sisi budaya dan alam,” tegasnya.

Menurut Ridwan, keberhasilan ICP akan sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. “Kota yang maju itu dibangun dengan kerja bersama. Kita harus memastikan potensi yang kita miliki bisa diolah menjadi kekuatan ekonomi dan identitas daerah,” tambahnya.