JAKARTA – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, Hj. Espin Tulie, didampingi oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) II Gorontalo, siang tadi menggelar rapat konsultasi dengan Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan (OP) Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR.
Rombongan Komisi III diterima langsung oleh Kasubdit Bina OP Sungai dan Pantai, Faliansyah, yang juga merupakan mantan Kepala BWS II Gorontalo. Dalam pertemuan itu, Komisi III menyampaikan permohonan tambahan 25 ribu lembar kawat bronjong untuk mendukung penanggulangan banjir di wilayah Gorontalo. Selain itu, Komisi III juga meminta tambahan anggaran operasional pemeliharaan (OP) serta peralatan pendukung lainnya untuk memperkuat penanganan banjir di daerah tersebut.
“Kami datang langsung untuk menyampaikan kebutuhan mendesak masyarakat Gorontalo. Penambahan kawat bronjong dan peralatan sangat dibutuhkan untuk memperkuat upaya penanggulangan banjir yang semakin sering terjadi,” ujar Hj. Espin Tulie, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo.
Ia juga menegaskan pentingnya perhatian pusat terhadap permasalahan di daerah. “Kami juga meminta agar ada tambahan anggaran OP, karena kondisi di lapangan menunjukkan perlunya penanganan lebih serius dan berkelanjutan,” tambah Espin.
Sementara itu, Faliansyah menjelaskan bahwa penanggulangan banjir melalui Direktorat OP hanya bersifat sementara. “Tetapi jika bencana banjir sudah terjadi secara berulang, maka perlu ada penanganan permanen melalui program tanggap darurat,” jelasnya.
Ia memastikan bahwa berdasarkan hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan mempertimbangkan tingkat kedaruratan, pengadaan dan distribusi kawat bronjong untuk BWS II Gorontalo dapat direalisasikan pada bulan Agustus.
“Setelah dilakukan reviu oleh APIP dan mempertimbangkan tingkat kedaruratan, maka pengadaan dan distribusi kawat bronjong direncanakan bisa terealisasi akhir Juli dan mulai disalurkan pada bulan Agustus,” tegas Faliansyah.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi III juga mempertanyakan tidak turunnya anggaran revitalisasi Danau Limboto sebesar Rp43 miliar. Menanggapi hal ini, pihak Direktorat Bina OP menyampaikan:
“Kebutuhan air baku yang sifatnya mendesak bisa dilakukan lewat program lain, selama memenuhi kriteria prioritas dan kedaruratan,” terang Faliansyah.
Pertemuan ini menjadi langkah nyata Komisi III dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Gorontalo, terutama terkait bencana banjir dan kelestarian Danau Limboto yang kian memprihatinkan.
