Gorontalo – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo memastikan akan mengawal aspirasi ratusan guru non-database agar dapat terakomodasi dalam Data Kebutuhan Nyata (DKN) pemerintah pusat. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin, usai rapat kerja bersama stakeholder terkait sebagai tindak lanjut hasil penerimaan audiens dengan perwakilan non ASN/non database, Jumat (3/10/2025).
Hamzah mengungkapkan, terdapat lebih dari 300 guru di Gorontalo yang hingga kini belum masuk dalam sistem database. Padahal, mereka telah berperan besar dalam proses mencerdaskan anak bangsa di daerah.
“Kasihan guru-guru kita ini, mereka sudah mengajar bertahun-tahun, tapi hak dan fasilitasnya belum terpenuhi karena tidak masuk database,” ujar Hamzah.
Menurutnya, Komisi IV bersama pemerintah daerah dan Gubernur Gorontalo sudah menyepakati langkah-langkah tindak lanjut. Salah satunya yakni menyiapkan surat resmi untuk disampaikan langsung ke Kementerian.
“Kami di Komisi IV siap mengawal. Suratnya sudah disiapkan, dan kalau bisa minggu depan sudah rampung agar bisa segera kami bawa ke kementerian sekaligus memberikan penjelasan terkait kondisi di Gorontalo,” jelasnya.
Ia juga menegaskan perlunya koordinasi lintas instansi, khususnya dengan Dinas Pendidikan, agar proses penyusunan dan pengiriman surat bisa lebih cepat.
“Saya sudah minta kepada Pak Hadis untuk betul-betul mengoordinasikan ini bersama Komisi IV. Persoalan ini serius, jadi harus segera ditindaklanjuti,” tegas Hamzah.
Komisi IV berharap langkah ini dapat menjadi solusi bagi guru non-database yang selama ini belum terakomodasi, sehingga hak-hak mereka bisa diperhatikan secara layak oleh pemerintah pusat.
