GORONTALO — Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti kondisi kritis yang tengah melanda SMK Kesehatan Muhammadiyah Gorontalo Utara. Sekolah kejuruan di bawah naungan Yayasan Muhammadiyah tersebut dilaporkan tidak menerima satu pun peserta didik baru pada Tahun Ajaran 2025. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keberlangsungan operasional lembaga pendidikan tersebut.
Temuan ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Gustam Ismail, usai melakukan kunjungan kerja ke sekolah tersebut pada Kamis (24/07/2025).
“Peninjauan kami menunjukkan bahwa sekolah ini tidak mendapatkan siswa baru sama sekali tahun ini. Ini bukan hanya menandakan penurunan animo masyarakat, tetapi mengindikasikan krisis yang harus segera ditangani secara serius,” tegas Gustam.
Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat untuk mendaftarkan anak ke sekolah tersebut. Di antaranya adalah lokasi sekolah yang relatif terpencil dan jauh dari akses transportasi umum, serta kondisi fasilitas pendidikan yang belum memenuhi standar minimum.
Tak hanya itu, Gustam juga mengungkapkan bahwa tenaga pendidik di sekolah tersebut sangat terbatas. Saat ini, hanya ada satu guru ASN dan empat guru honorer yang dibiayai melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, dengan nihilnya penerimaan siswa baru, jumlah dana BOS pun otomatis berkurang drastis, yang berdampak pada keberlangsungan operasional sekolah, termasuk dalam pembayaran honor para pengajar.
“Ini persoalan serius. Bukan hanya teknis semata, tapi juga menyangkut komitmen kelembagaan pihak pengelola sekolah, dalam hal ini Yayasan Muhammadiyah. Kalau tidak segera ditangani, sekolah ini bisa tutup dalam waktu dekat,” kata Gustam.
Menanggapi kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo berencana menginisiasi pertemuan lintas sektor yang melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi serta pihak Yayasan Muhammadiyah. Tujuannya adalah merumuskan langkah-langkah konkret penyelamatan sekolah, termasuk kemungkinan perbaikan sarana prasarana, penambahan tenaga pengajar, serta penguatan strategi promosi dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Kami ingin melihat sejauh mana tanggung jawab pihak yayasan dalam menjaga keberlangsungan sekolah yang mereka kelola. Pemerintah tidak bisa terus-menerus menanggung seluruh beban, apalagi jika pihak pengelola belum menunjukkan keseriusan,” tandas Gustam.
Ia menambahkan, keberadaan sekolah kejuruan di bidang kesehatan sangat strategis bagi wilayah Gorontalo Utara, yang hingga kini masih menghadapi kekurangan tenaga kesehatan di berbagai lini.
“Jangan sampai lembaga pendidikan seperti ini terabaikan hanya karena lemahnya manajemen dan minimnya dukungan teknis. Komisi IV akan terus mengawal agar pendidikan vokasi di bidang kesehatan tetap hidup dan menjawab kebutuhan masyarakat,” tutup Gustam.
