GORONTALO – Upaya DPRD Provinsi Gorontalo dalam mengurai persoalan tata kelola perkebunan sawit mendapat respons positif dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dipastikan setelah Panitia Khusus (Pansus) Sawit DPRD melakukan pertemuan resmi dengan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Rapat koordinasi yang berlangsung di lantai 2 tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Umar Karim, bersama dua ketua komisi dan beberapa anggota dewan. Agenda yang dibahas menitikberatkan pada penyelesaian berbagai persoalan sawit yang selama ini menimbulkan polemik dan menjadi perhatian masyarakat Gorontalo.
“Kami dari Pansus sudah menggelar pertemuan dengan pihak KPK di Jakarta,” ungkap Umar Karim usai rapat.
Meski tidak menjabarkan secara rinci isi pembahasan, politisi Partai NasDem itu memastikan bahwa KPK memberikan sinyal kuat untuk segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan DPRD.
“Insyaallah pekan depan KPK sudah mulai mengambil langkah konkret. Mereka juga berkomitmen berkoordinasi langsung dengan Pansus agar penanganannya lebih cepat dan terarah,” jelas Umar melalui sambungan telepon.
Dengan adanya keterlibatan lembaga antirasuah, DPRD berharap penyelesaian masalah perkebunan sawit di Gorontalo dapat segera menemukan kejelasan dan memberikan kepastian hukum, sekaligus menjawab keresahan masyarakat.
