Boalemo – Setelah melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah Boalemo kepada DPRD untuk segera diparipurnakan.
Namun hingga hari ini, agenda penetapan KUA-PPAS APBD Perubahan tak kunjung digelar oleh DPRD Boalemo. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya di kalangan publik, mengingat dokumen tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
Informasi yang beredar, keterlambatan paripurna bukanlah persoalan teknis maupun administrasi, melainkan adanya tarik-menarik kepentingan di internal DPRD. Disebutkan, sejumlah kepentingan pribadi yang tidak terakomodir dalam APBD Perubahan diduga menjadi penyebab utama mandeknya penetapan KUA-PPAS.
Situasi ini menimbulkan keprihatinan masyarakat, sebab jika berlarut-larut, program kerja pemerintah daerah yang telah dirancang untuk kepentingan publik bisa tertunda pelaksanaannya. Publik kini menunggu langkah tegas DPRD Boalemo untuk mengedepankan kepentingan rakyat di atas segala bentuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Di sisi lain, sejumlah pemerhati kebijakan daerah juga menyoroti sikap DPRD yang dinilai terlalu berlarut-larut dalam mengesahkan dokumen penting tersebut. Menurut mereka, lembaga wakil rakyat seharusnya lebih mengedepankan fungsi pengawasan dan keberpihakan terhadap kepentingan publik, bukan justru tersandera kepentingan politik praktis.
Kini, semua mata tertuju pada DPRD Boalemo. Apakah lembaga tersebut akan segera memparipurnakan KUA-PPAS APBD Perubahan demi kepentingan rakyat, atau terus memperlihatkan dinamika internal yang mengorbankan agenda pembangunan?
