Gorontalo – Konflik internal mencuat di tubuh PSSI Gorontalo setelah Ketua Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Bone Bolango, Ronal Alibasa, secara terbuka melayangkan mosi tidak percaya kepada Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Gorontalo, Lahmudin Hambali.
Ronal menilai keputusan Lahmudin menunjuk Pedro Bau sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Askab Bone Bolango dilakukan secara sepihak tanpa mengacu pada regulasi resmi organisasi. Menurutnya, penunjukan tersebut hanya bermodal surat yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Ketua Asprov.
“Keputusan ini terlalu dipaksakan dan sarat kepentingan pribadi, apalagi tahun depan akan digelar Kongres PSSI Provinsi Gorontalo. Saya tidak melihat dasar hukum yang jelas,” ujar Ronal kepada wartawan, Minggu (10/8).
Ia juga mempertanyakan latar belakang Pedro Bau yang menjabat sebagai Ketua Partai Golkar Bone Bolango. Ronal mengaku telah menghubungi Lahmudin dan Sekretaris Asprov Alan Wungguli untuk meminta penjelasan, namun belum mendapat jawaban. “Sampai sekarang saya belum menerima surat resmi dari PSSI pusat. Sekjen hanya bilang akan dikirim, tapi hingga kini belum ada,” tegasnya.
Dari komunikasi dengan sejumlah pengurus Askab dan Askot di Jawa hingga NTT, Ronal mengklaim tidak menemukan adanya instruksi serupa dari PSSI pusat. “Saya ingin tahu apakah kebijakan ini juga berlaku di Askab Pohuwato dan Gorontalo Utara, yang ketuanya juga satu partai dengan Ketua Asprov,” ujarnya.
Ronal menegaskan masa jabatan kepengurusan Askab PSSI Bone Bolango baru berakhir pada 2026. Menurutnya, pergantian kepemimpinan harus dilakukan melalui mekanisme resmi saat periode berakhir, bukan memotong masa jabatan tanpa alasan jelas.
“Seharusnya periode diselesaikan dulu, baru kemudian dilakukan pemilihan. Di situ ruang pertarungan yang sehat dan demokratis. Tapi ini dipotong di tengah jalan tanpa dasar hukum, hanya karena kepentingan pribadi,” katanya.
Ia menilai langkah tersebut mencederai prinsip demokrasi organisasi olahraga yang mengedepankan keterbukaan, transparansi, dan keadilan. “Kalau alasan kinerjanya jelas, saya terima. Tapi kalau tidak pernah disampaikan, apalagi tanpa surat resmi PSSI pusat, ini janggal,” ucapnya.
Ronal pun mengingatkan bahwa sepak bola adalah milik publik, bukan sarana untuk kepentingan politik kelompok tertentu. “Kalau modelnya begini, organisasi akan terpecah dan prestasi yang dibangun akan runtuh. Saya berharap PSSI pusat turun tangan untuk menjaga marwah organisasi dan memastikan aturan ditegakkan,” pungkasnya.
