Deprov – DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat paripurna ke – 139 dalam rangka penyerahan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2023. Senin, (25/3/2024).
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, yang dihadiri oleh Pj. Gubernur Gorontalo, kepala-kepala OPD serta unsur Forkopimda.
Ketua Tim Pansus LKPJ, Sun Biki diwawancarai usai paripurna menyampaikan, ada 12 usulan yang direkomendasikan oleh DPRD yang menurut lembaga Legislatif masalah-masalah yang belum diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait pertanggungjawaban 2023.
“Pertama terkait SIPD, SIPD ini aplikasi keungan yang menurut kami harus dikoordinasikan dengan kemendagri karena mekanismenya lebih susah dari sekarang, sehingga ini bulan maret belum selesai, penyerapan anggaran kita baru enam persen, olehnya kita membayangkan akhir tahun anggaran yang tidak terserap bisa membengkak, nah ini menjadi evaluasi pemerintah daerah kalau tidak segera diperbaiki” ucapnya.
begitupun persoalan aset, Pansus merekomendasikan segera membentuk panitia khusus, agar bisa mengurai permasalah apa saja yang belum selesai dari tahun ke tahun.
“Contoh ini masalah bandara yang akan di eksekusi, ini barus satu contoh aset. Banyak sekali aset kita tetapi administrasi yang belum benar tapi tidak pernah selesai, sehingga kami mengharapkan dalam waktu tiga minggu pansus terbentuk dan cepat bekerja” tegasnya.
Begitupun dengan masalah proyek kanal di tinggidaa, agar cepat diselesaikan dengan anggaran 4.5 milyar yang sisa pinjaman dari dana PEN.
Namun dalam wawancara tersebut, ada beberapa proyek jalan yang direkomendasikan untuk diselesaikan dengan proses hukum. Sebab sama pak saat ini belum selesai.
“Jalan di Iluta Pulolodaa teman-teman Pansus merekomendasikan supaya ini diselesaikan secara hukum, karena proyek itu dari tahun ke tahun anggarannya semakin bertambah tapi tidak ada manfaatnya kepada masyarakat” ujarnya.
