MBoalemo — Gelombang kekecewaan terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Boalemo terus menguat, kali ini datang dari tokoh pemuda Desa Diloato, Yusuf Bobihu. Ia menyebut kebijakan Pemda yang mencopot dan mengaktifkan kembali Kepala Desa Diloato, Anton Naki, secara berulang sebagai bentuk penghinaan terhadap sistem demokrasi .
“Ini bukan sekadar keputusan administratif. Ini penghinaan terhadap kami di Diloato. Ayahanda kami dicopot, diaktifkan kembali, lalu dicopot lagi tanpa penjelasan. Apa artinya kalau bukan mempermainkan kami?” tegas Yusuf dalam pernyataan kerasnya, Sabtu (10/5/2025).
Yusuf menyatakan bahwa keputusan yang berubah-ubah dari Pemda tidak hanya menunjukkan ketidakmatangan dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga merusak kepercayaan publik.
“Warga Diloato bukan boneka yang bisa diarahkan sesuka hati oleh kebijakan politik kabupaten. Kami sangat menjunjung tinggi demokrasi. Kami punya pemimpin yang kami pilih secara sah. Dan kami punya hak untuk tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi,” tegasnya.
Menurut Yusuf, kondisi ini telah membuat suasana desa tidak stabil, pelayanan pemerintahan terganggu, dan masyarakat dibuat bingung. Ia juga menuding bahwa Pemda tidak transparan dan tidak menghargai warga Diloato sebagai bagian dari masyarakat Boalemo.
“Sampai hari ini, tidak ada penjelasan resmi ke masyarakat. Tidak ada dialog. Tidak ada transparansi. Pemda Boalemo berlaku seolah kami ini tidak penting. Padahal, jabatan kepala desa itu adalah simbol kepercayaan rakyat, bukan kartu yang bisa ditarik dan dibuang seenaknya,” ucapnya dengan nada kecewa.
Yusuf pun meminta Pemda menghentikan praktik yang menurutnya mencederai demokrasi desa. Ia menuntut adanya kejelasan hukum, prosedur yang benar, serta pengakuan terhadap hak masyarakat Diloato.
Masyarakat Diloato kini menunggu sikap resmi Pemda Boalemo untuk memberikan kejelasan atas keputusan yang telah menimbulkan kegaduhan dan kekecewaan di tingkat desa.
