BOALEMO — Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Boalemo, Willy Abdul, menyayangkan sikap Ketua PPNI Provinsi Gorontalo, Vik Salamanya, M.Kes., dan bendahara organisasi yang dinilai kurang transparan terkait pengelolaan dana pembangunan sekretariat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPNI Provinsi Gorontalo.
Menurut Willy Abdul, transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan menghindari kecurigaan di antara anggota. Pasalnya, dana yang dikumpulkan merupakan hasil partisipasi seluruh perawat di Provinsi Gorontalo.
“Bayangkan, rencana pembangunan ini sudah ada sejak tahun 2021, termasuk pengumpulan dananya. Sampai sekarang belum ada kejelasan realisasi pembangunan,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, rencana pembangunan Graha PPNI Provinsi Gorontalo bersumber dari dana pribadi mantan Ketua PPNI (almarhum) serta sumbangan pribadi seluruh perawat di Provinsi Gorontalo, dengan total mencapai Rp280 juta.
Menanggapi hal tersebut, Vik Salamanya, M.Kes., menegaskan bahwa dana tersebut masih aman dan jumlahnya tidak kurang dari Rp280 juta. Ia menjelaskan, keterlambatan pembangunan disebabkan karena pihaknya masih menunggu kelengkapan dokumen hibah.
“Kesepakatannya, pembangunan baru akan dilaksanakan jika semua dokumen sudah lengkap,” kata Vik.
Senada dengan itu, bendahara PPNI Provinsi juga memastikan dana pembangunan masih tersimpan utuh. Ia bahkan mempersilakan siapa pun yang ingin melihat rincian anggaran untuk menemuinya secara langsung.
“Beberapa hari lalu, dalam rapat resmi PPNI, saya juga sudah menyampaikan bahwa dana tersebut tetap utuh,” jelasnya.
