Boalemo – Aktivis muda asal Boalemo, Sahril Anwar Tialo, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan juru bicara (jubir) Bupati Boalemo yang membela pengadaan mobil dinas baru di tengah kondisi pelayanan publik yang dinilainya masih memprihatinkan. Menurut Sahril, pembelaan jubir tersebut tidak hanya mencerminkan ketidakpekaan terhadap kondisi masyarakat, tetapi juga menunjukkan minimnya pemahaman terhadap arah kebijakan nasional yang saat ini sedang digalakkan pemerintah pusat.
“Jubir bilang ini bukan keputusan sepihak. Tapi siapa publik yang dilibatkan dalam proses ini? Apakah rakyat tahu dan menyetujui saat jalan rusak dan layanan publik compang-camping, uang mereka justru dipakai untuk membeli mobil baru pejabat?” tegas Sahril dalam keterangannya, Jumat (26/7/2025).
Menurutnya, dalih bahwa pengadaan dilakukan berdasarkan “prosedur” bukanlah pembenaran yang valid apabila prosesnya tertutup dan minim partisipasi publik. Ia menilai keadilan dalam pengelolaan anggaran tidak mungkin terwujud tanpa transparansi dan kejujuran proses pengambilan kebijakan.
“Kalau alasannya karena medan sulit, lalu kenapa yang lebih dulu diperbaiki justru kendaraan pejabat, bukan akses rakyat seperti jalan di Paguyaman Pantai, Wonosari, atau jembatan-jembatan rusak lainnya?” ujarnya.
Sahril juga mempertanyakan prioritas pemerintah daerah dalam melayani masyarakat di wilayah terpencil. Ia menilai bahwa kebutuhan dasar seperti ambulans dan kendaraan layanan desa seharusnya menjadi perhatian utama, bukan justru mendahulukan kenyamanan pejabat.
“Ini memperlihatkan kontradiksi: rakyat dibiarkan berjuang di jalan rusak, sementara pejabat difasilitasi dengan kendaraan baru. Di mana rasa keadilannya?” kata Sahril lagi.
Yang paling disayangkan, menurutnya, adalah pernyataan jubir yang seolah mengabaikan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Instruksi tersebut secara tegas menekankan pengendalian belanja operasional, termasuk belanja kendaraan dinas, demi mendukung penguatan layanan dasar di sektor pendidikan, kesehatan, dan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Jubir ini perlu banyak baca, perbanyak literasi. Jangan asal bicara tanpa memahami konteks kebijakan nasional. Rakyat sekarang makin cerdas, dan tidak semua bisa dibenarkan hanya dengan kata ‘prosedur’,” tutupnya.
