GORUT, ShareNews.id – Konsep perencanaan responsive gender dan anggaran responsif gender yaitu suatu proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan yang mampu menjamin unsur keadilan terutama bagi perempuan dan laki-laki.
Anggaran responsif gender adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki (gender) yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan keadilan gender.
Melalui penganggaran yang responsif gender dapat diketahui sejauh mana dampak dari alokasi anggaran yang telah ditempuh pemerintah berpengaruh terhadap kesetaraan gender. Kesenjangan pelaksanaan prioritas pembangunan dapat dikurangi bahkan dihilangkan karena telah responsif terhadap kebutuhan gender (laki-laki maupun perempuan).
Baru-baru ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek)/ Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Gorut, Tahun 2020.
Sekda Gorut, Ridwan Yasin yang dipercayakan memberikan materi pada bimtek saat itu menjelaskan, tujuan dari PPRG ini adalah untuk memberi pemahaman kepada peserta tentang pentingnya Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam program pembangunan, memberi pemahaman tentang model perencanaan berbasis kinerja, memberi pemahaman konsep dan tatalaksana PPRG, melatih peserta untuk menyusun PPRG dalam program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui Gender Analisys Pathway (GAP), Gender Budget Statemen (GBS) dan Term of Refern (TOR), serta melatih peserta untuk mampu melaksanakan monev pelaksanaan PPRG.
“Jadi pada penganggaran di 2021, diharapkan setiap program kegiatan harus responsive gender. Kami berikan contoh, misalnya OPD harus benar-benar memperhatikan keseimbangan, antara peran perempuan dan laki-laki dalam tataran pelaksanaan program kegiatan maupun otucomenya,” jelas Ridwan.
Selain itu, manfaat dari PPRG itu sendiri, peserta akan mampu memahami secara keseluruhan pelaksanaan PPRG mulai dari konsep, pelaksanaan dan monitoring evaluasi, sehingga segera bisa melaksanaannya di lembaga masing-masing.
Dijelaskan juga, bahwa penerapan responsive gender ini harus benar-benar terwujud karena merupakan bagian dari visi-misi pemerintahan bupati & wakil bupati saat ini.
“Disamping itu, ini juga merupakan program pemerintah pusat. Sehingga daerah, khususnya Gorut di 2021 nanti, penganggarannya harus benar-benar memperhatikan kesetaraan gender. Oleh karena itu, seluruh peserta diharapkan dapat mengikuti rangkaian pelatihan ini dengan serius. Agar ketika balik ke kantor masing-masing, sudah membawa hasil dan bekal yang benar-benar matang,” ujar Ridwan. (SN07)
