Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Program SKALA kembali menggelar Lokakarya Komite Program Provinsi (PPC) untuk mengevaluasi progres Annual Work Plan (AWP) Semester I Tahun 2025/2026, Senin (8/12/2025). Agenda ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah dan lintas pemangku kepentingan dalam mengukur capaian, tantangan, serta penyusunan langkah lanjutan menuju pelaksanaan Semester II dan Mid Term Review (MTR) SKALA.
Dalam lokakarya tersebut, anggota DPRD Provinsi Gorontalo Syamsir Djafar Kyai hadir memberikan pandangan dan masukan terkait penguatan pelaksanaan program SKALA di daerah.
Syamsir menekankan bahwa penguatan data, inklusi kelompok rentan, serta sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD) harus menjadi fondasi utama dalam memastikan SKALA memberikan dampak optimal bagi masyarakat.
“Keberadaan data yang kuat dan terintegrasi adalah kunci. Apalagi sekarang sudah ada Command Center di Dinas Kominfo yang mampu menyajikan data spasial hingga tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.
Ia menilai pemanfaatan dashboard pimpinan melalui Command Center terbukti membantu proses analisis kebijakan secara lebih cepat dan presisi. Karena itu, ia mendorong agar fasilitas tersebut terus diperkuat dan dikembangkan.
Anggota Komisi III DPRD itu juga menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang inklusif, terutama dengan membuka ruang bagi kelompok rentan untuk menyampaikan aspirasi.
“SKALA jangan hanya menjadikan kelompok rentan sebagai objek. Mereka harus ikut terlibat dalam proses perencanaan agar kebijakan benar-benar menyasar kebutuhan yang tepat,” tandasnya.
Di sisi lain, Syamsir mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh sejumlah OPD. Namun, ia mengingatkan bahwa inovasi tidak akan maksimal apabila tidak dibarengi dengan sinergi antar sektor.
Menurutnya, integrasi program dan kolaborasi lintas instansi merupakan faktor penting dalam memastikan arah kebijakan dan penganggaran daerah berpihak pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Inovasi itu penting, tetapi harus terhubung satu sama lain. Jika tidak disinergikan, dampaknya tidak akan optimal bagi pengambilan keputusan maupun penyusunan anggaran,” tutupnya.
