Opini – Kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Boalemo periode 2020–2022 yang kini telah memasuki tahap penyidikan menjadi sorotan publik. Fokus utamanya jelas tertuju pada tiga pucuk pimpinan DPRD saat itu: Eka Putra Noho, Lahmudin Hambali, dan Muslimin Haruna. Sebagai garda terdepan pengelolaan anggaran dan pengawasan internal, ketiganya memikul tanggung jawab moral dan hukum yang tidak bisa diabaikan.
Eka Putra Noho – Tanggung Jawab Tertinggi
Sebagai Ketua DPRD Boalemo kala itu, Eka Putra Noho berada di posisi kunci. Semua kebijakan dan pengeluaran anggaran, termasuk perjalanan dinas, melewati persetujuan dan verifikasi di bawah kepemimpinannya. Dugaan perjalanan dinas fiktif yang terjadi di masa jabatannya membuat dirinya otomatis menjadi sorotan utama penyidik. Pertanyaan publik kini mengerucut pada sejauh mana ia mengetahui, menyetujui, atau bahkan mengabaikan potensi penyimpangan tersebut. Bila bukti mengarah pada keterlibatan langsung atau kelalaian serius, posisinya akan berada di titik rawan.
Lahmudin Hambali – Dari Wakil Ketua I ke Wakil Bupati
Lahmudin Hambali memegang jabatan Wakil Ketua I DPRD pada periode itu, dan kini menjabat Wakil Bupati Boalemo. Peranannya sebagai bagian dari pimpinan dewan menjadikannya turut bertanggung jawab atas persetujuan dan pengawasan anggaran. Fakta bahwa ia kini berada di lingkar eksekutif membuat kasus ini semakin kompleks, karena publik menaruh perhatian pada potensi konflik kepentingan. Apabila penyidik menemukan indikasi keterlibatan, kredibilitasnya sebagai pejabat eksekutif bisa terguncang, dan tekanan politik maupun moral mungkin tak terelakkan.
Muslimin Haruna – Wakil Ketua II yang Tetap di Kursi Legislatif
Muslimin Haruna, sebagai Wakil Ketua II, memiliki tanggung jawab kolektif yang sama dengan dua pimpinan lainnya. Meskipun tidak berpindah ke jabatan eksekutif, hal itu tidak mengurangi bobot tanggung jawab hukumnya. Penyidik tentu akan menelisik perannya dalam proses persetujuan dan pengawasan perjalanan dinas yang kini dipersoalkan.
Ujian Integritas dan Komitmen Politik
Ketiga pimpinan DPRD Boalemo saat itu kini berada di bawah lensa tajam publik dan aparat penegak hukum. Kasus ini tidak hanya menjadi ujian integritas pribadi, tetapi juga menguji komitmen partai politik mereka: apakah akan mendukung penegakan hukum secara penuh atau justru membentengi kadernya dari jerat hukum.
Publik Boalemo berharap Kejaksaan bekerja tanpa pandang bulu. Keadilan harus ditegakkan, dan kepercayaan rakyat terhadap lembaga perwakilan harus dipulihkan. Dalam isu ini, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi individu, tetapi martabat institusi dan masa depan kepercayaan publik terhadap DPRD itu sendiri.
