Dekab – Adanya keluhan para tenaga pendidik maupun guru mengenai hak-hak mereka yang belum terbayarkan membuat Harijanto Mamangkey salah satu aleg DPRD kabupaten Booalemo angkat bicara.
Diwawancarai lewat telepon selulernya Harijanto mendesak pemda boalemo untuk segera membayarkan hak-hak para guru termasuk diantaranya THR 50 %, tunjangan terpencil, TKD, rapel kenaikan gaji 8 % dan hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.
“Pj Bupati saya pikir adalah figur yang paling memahami bagaimana pentingnya urusan pendidikan bagi daerah dan masyarakat sehingganya saya berharap terkait hak-hak para tenaga pendidik maupun guru yang belum terbayarkan tolonglah ini segera diselesaikan” tambah ko’hari (sapaan akrab harijanto mamangkey).
Dirinya mengatakan Para tenaga pendidik maupun guru sudah bekerja dan mendedikasikan hidup mereka untuk mencerdaskan anak bangsa, masalah anggaran juga lanjut Harijanto Mamangkey sudah ditransfer oleh pemerintah pusat ke kas daerah.
“Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi pemerintah daerah untuk menunda atau tidak membayarkan apa yang menjadi hak para guru maupun tenaga pendidik” beber ko’hari.
Aleg dapil wonosari dulupi ini juga menyoroti pengelolaan keuangan daerah yang belakangan terakhir ini dinilai banyak persoalan. Harijanto mengungkapkan bahwa beberapa kali badan keuangan diundang untuk menghadiri rapat bapemperda di DPRD tidak kunjung hadir, sehingga berbagai persoalan di daerah yang secepatnya perlu dicarikan solusi bersama menjadi terkendala.
“Kebiasaan yang tidak baik ini tentunya harus diperbaiki, apalagi saya mendengar terkait hak para guru ini ada bahkan sejak tahun 2023 yang belum terbayarkan. Sangat prihatin kondisi yang harus dialami para guru kita di boalemo, sehingga saya meminta pj bupati, pj sekda, dan perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti apa yang menjadi keresahan para guru” ujarnya.
