GORONTALO — Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan rapat bersama Balai Jalan Nasional dan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo bidang Bina Marga, Senin (6/10/2025).
Rapat ini membahas evaluasi program kegiatan di triwulan ketiga tahun 2025 serta menjadi ajang perkenalan dengan Kepala Balai Jalan Nasional yang baru, Mizal, yang mulai bertugas sejak Juli lalu.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menyampaikan bahwa total anggaran Balai Jalan tahun 2025 mencapai Rp455 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah ruas jalan di Kabupaten Boalemo, Pohuwato, hingga Kabupaten Gorontalo. Namun, menurut Espin, masih banyak persoalan jalan dan jembatan yang rusak akibat longsor dan harus segera ditangani meskipun dengan keterbatasan anggaran pemeliharaan.
Komisi III juga menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur menjelang pelaksanaan Peran Saka Nasional pada 2–9 November 2025 di Bumi Perkemahan Bongohulawa, Kabupaten Gorontalo.
“Kami berharap ruas Bongohulawa–Kayu Mera bisa segera diperbaiki atau di-overlay agar dapat dilalui dengan baik saat event nasional berlangsung,” ujar Espin.
Selain itu, perhatian juga diarahkan pada kesiapan jalan untuk mendukung Pekan Nasional Petani dan Nelayan (Penas) tahun depan yang rencananya dibuka langsung oleh Presiden. Espin menilai penanganan jangka pendek tetap harus dilakukan sembari menunggu program perbaikan permanen dari pemerintah pusat.
Lebih lanjut, Espin menyoroti turunnya anggaran Balai Jalan tahun 2026 yang hanya Rp188 miliar, jauh berkurang dibandingkan Rp455 miliar di tahun 2025.
“Mungkin pusat melihat tingkat kemantapan jalan nasional kita sudah mencapai 96 persen. Tapi faktanya masih ada 48 ruas jalan yang perlu dinaikkan statusnya dari provinsi menjadi jalan nasional,” jelasnya.
Dalam rapat, turut dibahas kondisi beberapa ruas jalan rusak seperti Puncak Motilango dan Tolongio yang akan diberi penanganan sementara dengan kayu kelapa, termasuk jembatan yang longsor di beberapa titik.
Sementara itu, Dinas PUPR Provinsi Gorontalo melaporkan kemantapan jalan provinsi baru mencapai 62 persen di tahun 2024–2025. Angka ini naik dari 52,9 persen setelah adanya tambahan anggaran, meski Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 justru ditiadakan oleh pemerintah pusat.
Espin berharap dukungan anggaran yang lebih besar bisa diberikan ke depan agar kualitas jalan provinsi di Gorontalo semakin meningkat.
“Kita harus pastikan Gorontalo siap, apalagi ada event nasional besar yang akan segera berlangsung,” pungkasnya.
