Gorontalo—Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Ance Robot, menyampaikan kritik terbuka terkait sulitnya akses terhadap Sistem Perencanaan Daerah (SPD) yang selama ini dialami anggota dewan di Gorontalo. Hal ini disampaikan dalam agenda Studi Komparasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 di Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (14/11/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Espin Tulie, bersama jajaran anggota komisi. Studi komparasi ini dilakukan sebagai upaya memperkuat proses perencanaan dan pembangunan daerah melalui pembelajaran praktik terbaik dari provinsi lain.
Ance Robot mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan banyak informasi baru dan berharga yang justru selama ini sulit didapatkan di daerah sendiri. Salah satunya terkait akses terhadap SPD yang menurutnya sangat penting untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Saya hari ini mendapat ilmu dan masukan luar biasa yang selama ini kita tidak bisa dapat dari Gorontalo. Contohnya masalah SPD, selama ini kita tidak mendapatkan akses dari Bappeda. Padahal kita ini anggota DPRD yang memperjuangkan aspirasi, tapi sering ditolak dengan alasan sistem,” ujarnya.
Ance menilai kondisi tersebut sebagai masalah besar yang menghambat kinerja DPRD dalam memastikan perencanaan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa sistem yang seharusnya dibangun untuk mempermudah, justru terkesan mempersulit di Gorontalo.
“Kita juga sebenarnya bisa mengakses, tapi faktanya selama ini tidak diberikan akses. Ini problem luar biasa. Gorontalo ini ada ketinggalan. Seharusnya sistem dibangun untuk mempermudah, tapi yang terjadi malah sebaliknya,” tegasnya.
Melalui studi komparasi ini, Komisi III Deprov berharap dapat mendorong perbaikan sistem perencanaan di Gorontalo, termasuk keterbukaan akses SPD bagi anggota DPRD.
