JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Bone Bolango makin gencar melobi pemerintah pusat agar pembangunan Jalan Tulabolo–Pinogu bisa segera dikebut. Jalan ini bukan sekadar proyek aspal, tapi nadi penghubung utama masyarakat Pinogu sekaligus kunci pemerataan pembangunan.
Langkah itu diwujudkan lewat audiensi jajaran Pemkab Bone Bolango ke Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Rabu (12/8/2026) di Jakarta.
Audiensi dipimpin Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan SDA Setda Bone Bolango, Yusbar Ismail. Turut hadir Kepala Bappeda Litbang, Sri Mulyani Lalijo. Mereka diterima langsung oleh Kepala BSKDN RI, Suharyono Huntoyungo.
Bagi Yusbar, Jalan Tulabolo–Pinogu punya makna lebih dari infrastruktur.
“Yang kita dorong bukan hanya membangun jalan. Tapi membuka akses dan menghadirkan pemerataan bagi masyarakat Pinogu. Kalau aksesnya terbuka, mobilitas warga, distribusi barang, pelayanan pemerintah, sampai roda ekonomi akan ikut jalan,” ujarnya.
Ia mengakui kondisi geografis Pinogu memang menantang. Karena itu, proyek ini butuh perhatian khusus dan kerja bersama lintas pemerintahan. Pemda pun terus membangun komunikasi agar dukungan ke proyek ini makin kuat.
“Kita paham pembangunan ini butuh dukungan bersama. Pemerintah daerah akan terus menyampaikan kondisi di lapangan, supaya ada langkah konkret untuk mempercepat Jalan Tulabolo–Pinogu,” jelas Yusbar.
Senada, Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, melihat jalan tersebut sebagai bagian penting dari agenda pembangunan daerah. Infrastruktur yang memadai akan memberi efek domino ke ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik.
“Jalan Tulabolo–Pinogu adalah upaya pemerataan pembangunan. Aksesibilitas sangat menentukan bagaimana potensi sebuah wilayah bisa berkembang. Ada multiplier effect-nya untuk masyarakat,” kata Sri Mulyani.
Ia menekankan pembangunan ini harus masuk dalam perencanaan yang terintegrasi. Tujuannya agar manfaatnya tidak berhenti di badan jalan saja, tapi terasa jangka panjang.
“Di Bappeda kami pastikan kebutuhan ini masuk dalam perencanaan daerah secara terukur. Sekaligus kami membuka ruang koordinasi dengan pusat, agar dukungan terhadap Jalan Tulabolo–Pinogu semakin kuat,” tambahnya.
Menurut Sri Mulyani, sinergi dengan pemerintah pusat jadi kunci. Mengingat kebutuhan anggaran dan kompleksitas pekerjaan di lapangan cukup besar.
Audiensi ke BSKDN Kemendagri ini diharapkan menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Bone Bolango untuk mengawal dan memastikan pembangunan Jalan Tulabolo–Pinogu segera terealisasi.
