BONE BOLANGO – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sukses mengukuhkan posisinya di kancah nasional dalam hal perlindungan tenaga kerja. Melalui sinergi kuat bersama Kejaksaan Negeri Bone Bolango dan BPJS Ketenagakerjaan, daerah ini berhasil menembus peringkat 10 besar nasional dalam capaian pendaftaran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Prestasi gemilang ini mengemuka dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Jaksa Pelindung Pekerja (JPP) yang digelar di Ruang Lupa Lelah, Bone Bolango, pada Kamis (4/6/2026).
Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, mengaku sangat bangga dan bersyukur atas capaian luar biasa ini. Peringkat 10 besar nasional tersebut diraih dari total hampir 600 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, Bone Bolango juga sukses mengukuhkan posisi sebagai peringkat nomor satu di tingkat Provinsi Gorontalo.
”Kehadiran korps adhyaksa yang turun langsung di tengah masyarakat ketenagakerjaan dinilai sebagai langkah luar biasa yang membawa angin segar bagi penegakan hukum dari tingkat paling bawah,” ujar Ismet Mile memberikan apresiasi tinggi terhadap jajaran Kejaksaan.
Ismet berharap keterlibatan aktif Kejaksaan dapat mengakhiri praktik pembiaran aturan dan mengantisipasi pelanggaran hukum oleh pihak-pihak yang memanfaatkan tenaga kerja.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, menyampaikan bahwa prestasi ini merupakan buah dari komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, Program JPP dirancang untuk memastikan setiap pekerja memperoleh hak perlindungan sosial yang layak.
”Program Jaksa Pelindung Pekerja merupakan bentuk dukungan Kejaksaan dalam mendorong kepatuhan badan usaha dan pemberi kerja terhadap kewajiban perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Keberhasilan Bone Bolango masuk 10 besar nasional menjadi bukti bahwa sinergi yang dibangun selama ini berjalan efektif,” tegas Feddy.
Dukungan penuh juga disampaikan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo. Pihaknya memuji kolaborasi Pemkab dan Kejari Bone Bolango yang agresif melakukan perluasan kepesertaan, sehingga para pekerja dapat terlindungi dari risiko kerja, kecelakaan, kematian, hingga jaminan hari tua.
Mengingat mayoritas pekerja berdomisili di pedesaan, Bupati Ismet Mile langsung menginstruksikan seluruh kepala desa di Bone Bolango untuk mengawal program ini secara langsung di lapangan. Langkah ini penting agar rasa keadilan hukum bagi pekerja benar-benar terbangun dari tingkat desa.
Di akhir sambutannya, Bupati juga memberikan peringatan tegas (warning) kepada seluruh kepala dinas (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Beliau meminta para kadis untuk selalu menggandeng Kejaksaan dalam mengawal proyek-proyek daerah yang melibatkan banyak tenaga kerja.
Melalui pengawasan berkala dan evaluasi bersama ini, Pemkab Bone Bolango berkomitmen untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, memperluas cakupan perlindungan, serta memacu percepatan pembangunan daerah.
