BONE BOLANGO – Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, secara resmi membuka agenda Pembinaan dan Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan yang berlangsung di Aula Bappeda-Litbang pada Jumat (6/3/2026) ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Dalam arahannya, Bupati Ismet Mile menggarisbawahi pentingnya penerapan manajemen risiko bagi setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Beliau menegaskan bahwa pengelolaan pemerintahan saat ini tidak bisa lagi dijalankan hanya berdasarkan kebiasaan lama, melainkan harus dirancang secara terukur mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi akhir.
Bupati juga mengingatkan seluruh jajarannya bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan langkah preventif yang krusial guna menghindari potensi penyimpangan dan memastikan bahwa dana publik benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat luas serta menjaga stabilitas daerah.
Ada tiga harapan utama yang disampaikan Bupati terkait pelaksanaan pembinaan SPIP ini, di antaranya adalah keberlanjutan program pembinaan yang tidak hanya berhenti di level pimpinan. Ismet menginginkan edukasi ini menjangkau seluruh ASN guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur secara merata sehingga tercipta budaya kerja yang lebih disiplin dan bertanggung jawab.
Selain peningkatan kapasitas internal, penguatan SPIP ini diharapkan dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bone Bolango. Dengan tata kelola birokrasi yang semakin baik dan bersih, kinerja pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan kepuasan maksimal bagi warga melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan memudahkan urusan masyarakat.
Menutup sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo atas pendampingan berkelanjutan dalam mengawal keuangan daerah. Beliau berharap momentum ini menjadi titik tolak transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang berwibawa, di mana kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan akhir yang dicapai melalui kerja profesional dari setiap meja aparatur.
