Gorontalo – Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kembali bersuara lantang terhadap kegagalan Wakil Rektor III dalam menjaga integritas dan marwah demokrasi kampus. Pemilihan Presiden Mahasiswa (Pilbem) 2025 yang dinilai cacat secara prosedural dan etis—dengan berbagai dugaan kecurangan, intimidasi, hingga intervensi birokrasi—telah merusak nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam ruang akademik.
Alih-alih menjadi pengayom mahasiswa dan pengambil kebijakan yang netral dan adil, WR III justru dinilai tidak mampu merespons berbagai laporan pelanggaran secara tegas dan bertanggung jawab. Bukti-bukti yang beredar di ruang publik—termasuk intimidasi terhadap mahasiswa, penyalahgunaan wewenang, serta pembiaran atas pelanggaran regulasi Pilbem—tidak ditindaklanjuti dengan langkah konkret dan transparan.
“Kampus ini sedang mengalami krisis integritas. Ketika birokrasi menjadi bagian dari masalah, maka langkah paling bermartabat adalah mengundurkan diri,” tegas Fadly Yahya, salah satu aktivis mahasiswa UNG.
Senada dengan itu, Wahyu Pilobu, aktivis mahasiswa , menyebut bahwa WR III telah gagal menjalankan peran fundamental dalam menjaga netralitas dan keadilan demokrasi kampus. “Diamnya WR III adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi kampus. Ini bukan hanya soal Pilbem, tapi tentang masa depan demokrasi di ruang pendidikan tinggi,” ungkap Wahyu.
Mahasiswa menilai WR III telah kehilangan legitimasi moral untuk memimpin bidang kemahasiswaan. Ketika suara mahasiswa dibungkam dan proses pemilihan diseret keluar dari jalur aturan yang sah, maka pembiaran terhadap semua itu adalah bentuk keberpihakan terhadap ketidakadilan.
Kampus bukan milik birokrasi. Kampus adalah ruang berpikir dan bertumbuh bagi mahasiswa. Ketika demokrasi runtuh di dalamnya, maka kita sedang menyaksikan kemunduran masa depan kepemimpinan bangsa.
