GORONTALO – Warga menyampaikan kebutuhan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), kemudahan pelayanan BPJS Kesehatan, serta pembangunan jalan dan jembatan kepada anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Muhammad Dzikyan.
Mereka menyampaikan aspirasi tersebut dalam Reses Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Selasa (10/11/2026).
Dzikyan merupakan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan VI yang mencakup Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato.
Dalam pertemuan itu, warga mempertanyakan mekanisme pengajuan bantuan alsintan, termasuk kemungkinan petani mengajukan permohonan secara perorangan.
Dzikyan menyarankan petani mengajukan kebutuhan melalui kelompok tani aktif yang sudah mendaftarkan diri. Menurut dia, langkah itu akan memudahkan pemerintah mendata kebutuhan, memverifikasi pengajuan, dan menyalurkan bantuan.
“Untuk bantuan alsintan, saya menyarankan agar petani menghimpun kebutuhan melalui kelompok tani,” kata Dzikyan.
Ia menambahkan, petani perlu mencermati ketentuan setiap program untuk mengetahui kemungkinan pengajuan secara perorangan. Ia juga akan membahas aspirasi tersebut dengan dinas terkait.
Selain bantuan pertanian, warga meminta kemudahan prosedur rujukan pasien BPJS Kesehatan.
Dzikyan menjelaskan, sistem rujukan berjenjang mengarahkan pasien dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas atau klinik, menuju rumah sakit sesuai indikasi medis.
Untuk kondisi gawat darurat, pasien dapat langsung mengakses pelayanan instalasi gawat darurat tanpa mengikuti prosedur rujukan berjenjang.
Ia menyatakan akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan instansi kesehatan untuk membahas kendala akses pelayanan serta administrasi rujukan.
Dalam bidang infrastruktur, warga Sandalan mempertanyakan kelanjutan usulan pembangunan jalan dan jembatan di wilayah mereka.
Dzikyan akan menelusuri status usulan tersebut dan memastikan pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi memegang kewenangan penanganannya. Ia kemudian akan membahas usulan itu dengan instansi teknis melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran.
Sementara itu, perwakilan Majelis Taklim, termasuk dari Desa Ayula, menanyakan peluang pengajuan bantuan kepada pemerintah.
Dzikyan menyarankan pengurus mengajukan proposal resmi dengan menyertakan profil organisasi, susunan pengurus, alamat, kebutuhan bantuan, serta dokumen administrasi pendukung.
Ia juga meminta pengurus berkoordinasi dengan instansi yang memiliki program bantuan dan menyesuaikan pengajuan dengan persyaratan serta ketersediaan anggaran.
Warga Motolohu turut mengusulkan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), usaha ekonomi produktif (UEP), serta sektor pertanian. Mereka menyebut lebih dari 200 calon penerima membutuhkan perhatian melalui program pemberdayaan.
Menanggapi usulan itu, Dzikyan meminta warga menghimpun dan memverifikasi data calon penerima, termasuk jenis usaha, kebutuhan bantuan, serta kelengkapan administrasi.
Menurut dia, data tersebut akan membantu dinas terkait menyesuaikan kebutuhan warga dengan program bantuan pemerintah.
Dzikyan juga meminta warga merinci kebutuhan pertanian, mulai dari alsintan hingga sarana pendukung produksi, sebagai bahan usulan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Ia menegaskan akan mengupayakan tindak lanjut seluruh aspirasi melalui koordinasi dan pembahasan bersama instansi terkait, dengan mempertimbangkan kewenangan serta kemampuan anggaran pemerintah.
