Boalemo – Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Boalemo menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan dan peningkatan layanan kelistrikan dalam Rapat Paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 serta pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Pendapat akhir Fraksi Demokrat dibacakan oleh Abdul Rahman Genti. Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa berbagai aspirasi tersebut merupakan kebutuhan nyata masyarakat yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Momentum paripurna ini kami manfaatkan untuk kembali mengingatkan pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat,” ujar Abdul Rahman Genti pada rapat paripurna, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, Fraksi Demokrat menerima banyak masukan dari masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan yang hingga kini masih membutuhkan perhatian. Beberapa ruas jalan yang diusulkan untuk menjadi prioritas pembangunan di antaranya Jalan Tangga Barito–Molliulo, Jalan Tangga Barito menuju Desa Dimito, Jalan Tangga Jaya–Pontolo, serta Jalan Tangga Jaya Kilometer 17 menuju Desa Lahumbo.
Menurutnya, peningkatan kualitas jalan di wilayah tersebut sangat penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, serta mempermudah akses terhadap pelayanan publik.
Selain persoalan infrastruktur, Fraksi Demokrat juga menaruh perhatian terhadap pelayanan kelistrikan di Kabupaten Boalemo. Fraksi tersebut mendorong agar PLN Tilamuta dapat berdiri sebagai unit pelayanan tersendiri dan tidak lagi berada di bawah Unit Layanan Pelanggan (ULP) Marisa.
Tak hanya itu, Fraksi Demokrat juga meminta agar Pos Pelayanan PLN di Kecamatan Dulupi kembali dibuka guna mempermudah masyarakat memperoleh layanan kelistrikan.
“Perbaikan infrastruktur jalan dan peningkatan layanan kelistrikan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang perlu segera ditindaklanjuti secara bertahap,” tegas Abdul Rahman Genti.
Aspirasi tersebut menjadi bagian dari pokok-pokok pikiran Fraksi Demokrat dalam pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025, sekaligus pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Melalui forum paripurna tersebut, Fraksi Demokrat berharap Pemerintah Kabupaten Boalemo dapat menjadikan berbagai usulan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan, sehingga pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan riil masyarakat di berbagai wilayah.
