Boalemo — Rapat paripurna pendapat akhir fraksi DPRD Boalemo kembali menjadi panggung kritik konstruktif. Fraksi PDI Perjuangan, melalui Ketua Fraksi Harijanto Mamangkey, menyampaikan keprihatinan sekaligus harapan terhadap penyusunan Perubahan APBD 2025.
Harijanto menyoroti hal yang sering terulang: keterlambatan penyerahan dokumen oleh pemerintah daerah.
“Kami minta ini tidak terjadi lagi. Dokumen APBD Perubahan tidak bisa menunggu hingga batas akhir waktu, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat,” kata Harijanto.
Fraksi PDIP menilai arah kebijakan anggaran harus benar-benar mencerminkan visi besar daerah. Boalemo yang diproyeksikan sebagai pusat agribisnis dan ekonomi maritim berkelanjutan dinilai membutuhkan alokasi anggaran yang kuat untuk sektor rakyat: pertanian dari hulu ke hilir, perikanan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Dalam sisi lainnya, kesejahteraan aparatur dianggap tidak boleh diabaikan. Pembayaran TPP ASN, insentif tenaga outsourcing, perangkat desa, BPD, hingga PPPK paruh waktu perlu dijaga keberlanjutannya.
“Kinerja birokrasi tidak akan optimal bila kesejahteraannya diabaikan,” tambahnya.
Fraksi juga meminta pemerintah tegas mengawal CSR perusahaan, terutama yang mengelola sumber daya alam. Implementasi CSR disebut dapat membantu mengatasi berbagai kebutuhan masyarakat dan lingkungan.
Meski mengakui keterbatasan fiskal, Fraksi PDIP tetap menekankan bahwa aspirasi masyarakat harus mendapat ruang pada APBD Induk 2026. Mereka berharap penyusunannya lebih partisipatif dan inklusif.
Dalam penutupnya, Harijanto menyatakan bahwa Fraksi PDIP menerima Ranperda APBD-P 2025 untuk disahkan, dengan harapan evaluasi Gubernur Gorontalo dapat diakomodir pada tahap final.
