Pohuwato – Peningkatan perekonomian di Kabupaten Pohuwato, ternyata menjadi perhatian Asosiasi Pertambagan Republik Indonesia. Hal ini terbukti pada saat AMARAH melakukan aksi pada hari Senin (21/12/2020)
Salah satu tuntutan yang disuarakan AMARAH adalah, agar pemerintah tetap mengizinkan masyarakat melakukan pengoprasian di pertambangan.
“Sebab, hasil tambang ini bukan saja dinikmati oleh penambang, tetapi semua sektor usaha yang ada di Pohuwato, bahkan di Provinsi Gorontalo, maka kalau tambang ini tidak beroperasi, dipastikan ekonomi Pohuwato melemah” Ucap Limonu Hippy saat dihubungi awak media sharenews.id melalui via celuller.
Bahkan, pada waktu tambang selama dua pekan tidak beroperasi, kata ketua APRI banyak pengeluhan yang ditemuinya dari para pedagang, karena menurunnya daya beli. Apalagi saat ini masih dalam situasi pandemi covid_19.
“Dari penjual ikan, sayur, rempah-rempah turut merasakan dampaknya, jadi perputaran ekonomi lumpuh. Salah satu pendokrak ekonomi adalah tambang” Kata Limonu.
Begitupun persoalan legalitas Wilayah Pertambangan Rakyat. Limonu Hippy mengaku dari Tahun 2012 memang sudah diperjuangkan dari sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Akan tetapi, sampai saat ini Undang-Undang Minerba diamandemenkan menajdi UU Nomor 3 Tahun 2020 sampai sekarang belum terealisasi.
“Waktu beberapa bulan kemarin, Bupati sudah membentuk tim terpadu, percepatan WPR dan sudah melaui tahapan dan kajian-kajian terhadap calon WPR tersebut dan dokumennya sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi tetapi belum di tanda tangani oleh Gubernur reskomondasi ke Kementrian SDM, nah in yang menjadi pertanyaan, kalaupun ilegal siapa yang melegalkan?” Lanjutnya.
Sehingga, Ketua APRI Limonu Hippy berharap untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Pohuwato, jangan ada dulu penertiban.
“Kenapa? Jika seseorang akan kehilangan pekerjaan, tak menutup kemungkinan akan menambah angka kriminal, orang bisa melakukan apa saja ketika ekonomi menurun menimpahnya. Intinya tambang ini ada tanpa disadari sudah membantu Pemerintah menekan angka kemiskinan” tutup Limonu Hippy.
