BONE BOLANGO – Memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menggelar upacara khidmat di halaman Kantor Bupati pada Senin (27/4/2026). Momentum bersejarah ini ditegaskan sebagai titik refleksi penting bagi pemerintah daerah untuk beralih dari sekadar agenda seremoni menuju penguatan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor.
Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, dalam sambutannya menyatakan bahwa esensi sejati dari otonomi daerah adalah kemandirian dalam mengelola potensi lokal demi kesejahteraan masyarakat luas. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kolaborasi yang apik antara pemerintah pusat dan daerah dalam setiap jenjang koordinasi.
Dalam konteks tersebut, kebijakan pusat harus mampu diterjemahkan secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat di tingkat lokal. Hal ini menjadi kunci utama agar setiap program pembangunan yang dicanangkan pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh seluruh lapisan warga di Bone Bolango.
Guna mewujudkan visi tersebut, Pemkab Bone Bolango kini tengah mengakselerasi reformasi birokrasi melalui digitalisasi sistem pemerintahan. Langkah strategis ini diambil untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah terus meningkat dari waktu ke waktu.
Pemerintah daerah juga menaruh fokus besar pada peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengelolaan anggaran yang berorientasi hasil. Penguatan sektor-sektor krusial seperti ketahanan pangan, kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur terintegrasi menjadi prioritas dalam rencana kerja tahunan.
Terakhir, Bupati Ismet menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga dan kolaborasi antarwilayah dalam menangani berbagai isu strategis, mulai dari pengendalian inflasi hingga pengelolaan lingkungan. Peringatan ke-30 ini menjadi pengingat bahwa otonomi memberikan ruang inovasi seluas-luasnya untuk memastikan setiap kebijakan berdampak pada penguatan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.
