*Gorontalo* – Ketua Departemen Pengembangan Organisasi AMPKPRG 2025, Adit Nono, mengkritisi berbagai kebijakan dan gaya komunikasi politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai kontroversial.
Dalam kajian sederhananya, mahasiswa Sosiologi Universitas Negeri Gorontalo (UNG) ini menyoroti sejumlah isu, termasuk program MBG yang menuai pro dan kontra, efisiensi anggaran yang bertolak belakang dengan keberadaan kabinet gemuk, serta gelombang demonstrasi bertajuk *Indonesia Gelap* yang menyuarakan 13 tuntutan.
Prabowo, yang mengusung visi keberlanjutan pemerintahan Jokowi dan memenangkan pemilu dengan perolehan 58% suara, kini menghadapi kritik keras terkait kebijakan-kebijakannya di masa transisi.
Salah satu isu yang memicu gelombang protes mahasiswa adalah wacana kenaikan uang kuliah yang sempat diungkapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek). Meskipun Menteri Keuangan telah membantah narasi tersebut,juga Mendikbudristek telah di reshuffle,keresahan mahasiswa tetap membara.
“Isu kenaikan uang kuliah sangat sensitif. Walaupun telah diklarifikasi, dampaknya tetap dirasakan dan menjadi puncak dari keresahan masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya ketepatan, kecepatan, dan kontrol narasi dalam komunikasi politik,” ujar Adit Nono. Jumat(21/02/25)
Menurutnya, kesalahan komunikasi yang dilakukan pemerintah berkontribusi terhadap eskalasi protes. Ia menilai, isu kenaikan uang kuliah muncul di tengah ramainya perbincangan publik terkait berbagai permasalahan lain, seperti kelangkaan gas dan polemik pagar laut.
Selain itu, Adit menambahkan bahwa kecepatan respons pemerintah juga dinilai lambat, sebab klarifikasi dari Menteri Keuangan kalah cepat dibandingkan narasi awal yang telah menyebar luas di masyarakat.
“Di era digital seperti sekarang, narasi dari pejabat publik dapat menyebar dengan cepat hingga ke akar rumput dalam hitungan menit. Jika tidak dikelola dengan baik, maka bisa menimbulkan gejolak sosial,” tambahnya.
Adit menegaskan bahwa masyarakat harus tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah,Ia juga menyoroti bagaimana pemerintahan Prabowo terlihat terburu-buru dalam menjalankan program-programnya.
“Masyarakat harus tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Jangan sampai kita hanya menerima tanpa mempertanyakan apakah kebijakan itu benar-benar untuk kepentingan rakyat. Saya melihat pemerintahan Prabowo terkesan terburu-buru dalam menjalankan program-programnya. Padahal, setiap kebijakan perlu perencanaan yang matang agar tidak hanya cepat, tapi juga tepat sasaran dan berdampak positif bagi semua.” Tegasnya.
Meski demikian, Adit tetap percaya bahwa Prabowo memiliki niat baik untuk Indonesia. Walaupun pemerintah dinilai terlalu terburu-buru dalam menjalankan kebijakan, sehingga komunikasi politik yang buruk berpotensi menciptakan gejolak sosial.
“Meski begitu, saya tetap yakin kalau Prabowo punya niat baik untuk Indonesia. Hanya saja, pemerintah terlalu tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan dan terkesan kurang hati-hati menyampaikannya di ruang publik, jadi komunikasi politiknya kurang bagus dan bisa memicu gejolak sosial.” Ujarnya
Sebagai solusi, Adit mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan komunikatif dalam merumuskan serta mengumumkan kebijakan, khususnya yang berdampak langsung pada masyarakat. Pemerintah juga perlu menggandeng akademisi, aktivis, dan media untuk memastikan kebijakan yang diambil telah melalui kajian yang matang. Selain itu, kecepatan dalam merespons isu yang berkembang serta kejelasan dalam menyampaikan informasi harus menjadi prioritas guna mencegah kesalahpahaman dan keresahan publik.
Adit berharap pemerintah bisa belajar dari insiden ini dan memperbaiki komunikasi politik agar tidak hanya menjaga citra, tetapi juga mencegah kegaduhan yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Saya berharap pemerintah bisa belajar dari kejadian ini dan memperbaiki komunikasi politiknya. Bukan cuma soal menjaga citra, tapi juga untuk mencegah kegaduhan yang bisa merugikan masyarakat.” Pungkasnya
Sebagai penutup, ia juga berharap para pemimpin daerah yang baru dilantik di Gorontalo untuk mengambil pelajaran dari situasi ini dalam menjalankan program mereka ke depan.
