BOALEMO – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang ditekankan oleh pemerintah pusat, Bupati Boalemo, Rum Pagau, justru melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Sementara itu, gaji guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga kini belum menemui kejelasan. Selain itu, dalam beberapa safari Ramadan yang digelar di berbagai kecamatan di Boalemo, Bupati juga tidak tampak hadir.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi dasar kebijakan efisiensi anggaran daerah. Inpres ini bertujuan untuk menghemat belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu poin penting dalam instruksi tersebut adalah pembatasan belanja untuk kegiatan seremonial, studi banding, serta seminar Forum Group Discussion (FGD). Pemerintah daerah juga diinstruksikan untuk memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.
Dikutip dari detiknews.com, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya efisiensi anggaran di seluruh lini pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Dalam Inpres yang ditandatangani pada 22 Januari 2025 itu, terdapat tujuh poin instruksi yang salah satunya menyoroti pembatasan belanja honorarium serta pengurangan jumlah tim dan besaran gaji pegawai non-ASN.
Namun, di Boalemo, efisiensi anggaran tampaknya belum sepenuhnya dijalankan. Keputusan Bupati Rum Pagau melakukan perjalanan dinas di saat anggaran daerah tengah ditekan menuai kritik dari berbagai pihak. Apalagi, para guru PAUD yang berperan penting dalam pendidikan anak usia dini masih menanti kepastian mengenai hak mereka. Tidak hanya itu, absennya Bupati dalam beberapa safari Ramadan juga memicu pertanyaan di tengah masyarakat.
Kondisi ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat Boalemo. Sejumlah pihak menilai bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat ketimbang melakukan perjalanan dinas yang dapat dikurangi sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Boalemo terkait perjalanan dinasnya maupun alasan ketidakhadirannya dalam beberapa safari Ramadan. Masyarakat pun menantikan langkah konkret dari pemerintah daerah dalam menindaklanjuti kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. (*)
