BONE BOLANGO – Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran pemerintah desa dan pengelola kesehatan mengenai fungsi vital Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa Posyandu harus bertransformasi menjadi lembaga yang benar-benar produktif dan tidak boleh sekadar menjadi nama atau simbol administrasi formal tanpa aktivitas nyata yang menyentuh masyarakat.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Ismet saat menghadiri kegiatan Roadshow Pembinaan dan Monitoring Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu yang digelar di Desa Langge, Kecamatan Tapa, Senin (4/5/2026). Di hadapan unsur pemerintah daerah, kader Posyandu, serta pengampu enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Ismet secara terbuka menyinggung persoalan kemiskinan yang masih menjadi beban besar bagi Provinsi Gorontalo.
Ismet mengungkapkan keprihatinannya terhadap data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa Gorontalo masih bertahan dalam daftar lima besar provinsi termiskin di Indonesia. Menurutnya, fakta tersebut merupakan tantangan nyata yang harus dijawab oleh pemerintah melalui penguatan peran lembaga di tingkat akar rumput. Ia menekankan bahwa kehadiran Posyandu seharusnya menjadi solusi konkret bagi permasalahan sosial yang dihadapi warga di desa-desa.
Lebih lanjut, Ismet menjelaskan bahwa melalui Permendagri terbaru, peran Posyandu kini telah diperluas untuk mencakup pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal. Oleh karena itu, ia meminta agar para kader tidak lagi bekerja secara pasif. Ismet berharap tidak ada lagi fenomena Posyandu yang memiliki bangunan dan struktur kepengurusan namun kegiatannya justru mati suri atau hanya aktif saat ada penilaian administratif saja.
Sebagai penutup, Bupati Bone Bolango tersebut mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam menghidupkan kembali ruh Posyandu. Ia menginginkan agar setiap program yang dijalankan benar-benar berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat, sehingga status kemiskinan daerah dapat ditekan secara perlahan melalui pelayanan yang prima dan berkelanjutan dari tingkat paling bawah.
