JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus mengawal percepatan peningkatan Jalan Tulabolo–Pinogu. Fokus saat ini diarahkan pada pemenuhan aspek legalitas dan kerja sama pemanfaatan kawasan hutan, dengan mengebut proses persetujuan revisi Adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Langkah itu diwujudkan melalui kunjungan kerja jajaran Pemkab Bone Bolango ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Rabu (12/8/2026). Delegasi dipimpin Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bone Bolango, Yusbar Ismail, didampingi Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo.
Yusbar Ismail menegaskan, penyelesaian aspek regulasi menjadi syarat utama agar peningkatan jalan yang melintasi kawasan hutan tersebut dapat berjalan optimal dan tidak terhambat di kemudian hari.
“Kita ingin seluruh proses peningkatan Jalan Tulabolo–Pinogu berjalan sesuai ketentuan. Karena ruas jalan ini melintasi kawasan hutan, maka aspek kerja sama dan regulasi harus kita pastikan terpenuhi sejak awal,” ujar Yusbar.
Ia menambahkan, Pemkab Bone Bolango berkomitmen menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan, termasuk mengajukan revisi permohonan persetujuan Adendum PKS kepada Kementerian Kehutanan.
“Yang kita kejar adalah bagaimana prosesnya bisa berjalan dengan baik dan sesuai aturan, sehingga pembangunan jalan ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kita tidak ingin ada persoalan administratif maupun regulasi yang kemudian menghambat proses di lapangan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, menyebut revisi Adendum PKS merupakan bagian penting dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan ketentuan pemanfaatan kawasan.
“Dari sisi perencanaan, Jalan Tulabolo–Pinogu merupakan infrastruktur strategis yang terus kita dorong. Namun, karena terdapat ruas yang melintasi kawasan hutan, seluruh proses harus kita sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Sri Mulyani.
Ia berharap revisi permohonan yang telah diajukan dapat segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Kehutanan. Menurutnya, koordinasi lintas pemerintahan ini penting agar pembangunan tetap berjalan, namun seluruh aspek administrasi dan kerja sama juga terpenuhi.
“Kita ingin pembangunan tetap jalan, tetapi seluruh aspek administrasi, kerja sama dan regulasinya juga beres. Jadi tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tandasnya.
Jalan Tulabolo–Pinogu sendiri merupakan salah satu infrastruktur prioritas Pemkab Bone Bolango yang dinilai memiliki dampak besar bagi konektivitas dan perekonomian masyarakat di wilayah Pinogu.
Dengan dikebutnya persetujuan Adendum PKS ini, Pemkab Bone Bolango optimis tahapan peningkatan jalan dapat segera dilanjutkan setelah seluruh persyaratan dari Kementerian Kehutanan terpenuhi.
