BOALEMO – Komisi II DPRD Kabupaten Boalemo terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui rapat evaluasi bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Rapat tersebut digelar sebagai upaya memastikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Pertemuan dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Boalemo, Silvana Saidi, serta dihadiri Kepala BPKPD beserta seluruh kepala bidang di lingkungan instansi tersebut.
Dalam rapat, kedua belah pihak membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari sinkronisasi data keuangan daerah, progres pelaksanaan anggaran, hingga berbagai kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Silvana Saidi menegaskan bahwa pengawasan DPRD tidak hanya berfokus pada besaran realisasi anggaran, tetapi juga memastikan setiap anggaran yang bersumber dari keuangan daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Fungsi pengawasan DPRD adalah memastikan pengelolaan APBD dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang digunakan harus mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, evaluasi secara berkala menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus mencari solusi agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan lebih optimal.
Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam rapat tersebut adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komisi II mendorong BPKPD terus melakukan berbagai inovasi dan langkah strategis guna mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan hingga akhir tahun anggaran.
Silvana menilai peningkatan PAD menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk membiayai program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain peningkatan pendapatan, Komisi II juga menekankan pentingnya efisiensi dalam belanja daerah. Seluruh perangkat daerah diharapkan mampu melakukan pengelolaan anggaran secara cermat dengan memprioritaskan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Penggunaan anggaran harus benar-benar difokuskan pada kegiatan prioritas sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara maksimal. Efisiensi belanja juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang sehat,” katanya.
Dalam rapat tersebut, percepatan penyerapan anggaran juga menjadi perhatian. Komisi II meminta BPKPD meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD agar pelaksanaan kegiatan tidak mengalami keterlambatan yang dapat memengaruhi pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Silvana, percepatan realisasi anggaran memiliki dampak besar terhadap perputaran ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan kelancaran pelaksanaan program pemerintah.
Melalui rapat evaluasi itu, Komisi II DPRD dan BPKPD berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.
“DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar pengelolaan APBD semakin baik. Dengan sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif, kami berharap seluruh program pembangunan dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Boalemo,” tutup Silvana.
