BOALEMO, SHARENEWS.ID — Upaya meningkatkan populasi ternak dan memperkuat ketersediaan daging di Kabupaten Boalemo menjadi perhatian Komisi II DPRD. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kamis (24/9/2026), dewan mengevaluasi pelaksanaan program Inseminasi Buatan (IB) sekaligus menyoroti kebutuhan sarana dan prasarana pendukung peternakan.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Boalemo, Hj. Silfana F. Saidi, S.H., tersebut membahas capaian program, kesiapan tenaga inseminator, ketersediaan logistik, hingga rencana pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH).
Silfana menegaskan, program inseminasi buatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan populasi ternak dan mendukung visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Boalemo. Karena itu, pelaksanaannya perlu ditopang oleh tenaga teknis yang kompeten serta fasilitas yang memadai.
Menurutnya, Boalemo perlu belajar dari daerah yang lebih maju dalam pengembangan teknologi peternakan, termasuk pusat pelatihan inseminasi buatan di Lembang dan Malang.
“Kami berharap Kabupaten Boalemo dapat menjadi daerah dengan layanan inseminator yang unggul. Untuk itu, para petugas di lapangan harus benar-benar terfasilitasi dengan sarana dan prasarana yang memadai,” ujar Silfana.
Ia juga mengaitkan penguatan sektor peternakan dengan kebutuhan pasokan daging untuk mendukung program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, peningkatan produksi ternak harus berjalan seiring dengan kesiapan fasilitas pemotongan hewan yang memenuhi standar operasional.
Capaian IB Tembus 1.676 Ekor
Dalam pemaparan kepada anggota dewan, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Boalemo, drh. Soemari, menyampaikan bahwa hingga Agustus 2026, pelaksanaan inseminasi buatan telah mencapai 1.676 ekor ternak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 809 ekor tercatat mengalami kebuntingan sementara.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemerintah daerah juga telah mengirimkan 13 petugas, baik ASN maupun non-ASN, mengikuti pelatihan intensif selama 21 hari di Balai Lembang. Pelatihan mencakup teknik inseminasi buatan pada sapi dan kambing.
Para petugas tersebut kembali ke Boalemo pada 22 September 2026 dan selanjutnya ditempatkan untuk mendukung pelayanan di sejumlah wilayah, termasuk Wonosari, Paguyaman, Botumoito, dan Paguat.
“Para petugas kini telah dibekali kompetensi teknis yang mumpuni. Distribusi mereka telah merata ke berbagai kecamatan,” jelas Soemari.
Meski capaian program menunjukkan perkembangan, persoalan ketersediaan peralatan masih menjadi tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan kontainer pendingin untuk menjaga kualitas semen beku atau straw yang digunakan dalam proses inseminasi.
Harga satu unit kontainer pendingin disebut mencapai sekitar Rp10 juta. Kondisi ini membuat kebutuhan peralatan belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah petugas yang memberikan pelayanan di lapangan.
Usulan Tambahan Anggaran Rp500 Juta
Untuk menunjang keberlanjutan program, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah mengalokasikan pengadaan nitrogen cair atau N2 cair sebanyak 1.500 liter melalui pergeseran anggaran.
Adapun persediaan semen beku saat ini tercatat sebanyak 2.000 unit di dinas, ditambah bantuan 5.000 unit dari Balai Lembang.
Seiring bertambahnya jumlah petugas, dinas berencana mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp500 juta pada Perubahan APBD mendatang. Anggaran tersebut direncanakan untuk pengadaan nitrogen cair dan plastik sit sebagai kebutuhan operasional pelayanan inseminasi buatan.
Dinas juga mengusulkan anggaran sebesar Rp300 juta untuk pengadaan obat-obatan dan hormon pada tahun berikutnya.
Soemari menjelaskan, biaya operasional petugas dibayarkan sebesar Rp100.000 per layanan, dengan ketentuan maksimal dua kali penyuntikan untuk setiap ternak sebagai upaya efisiensi.
Pembangunan RPH Butuh Rp3 Miliar
Selain program IB, kebutuhan pembangunan Rumah Potong Hewan turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Dinas memperkirakan pembangunan fasilitas itu membutuhkan anggaran sekitar Rp2 miliar hingga Rp3 miliar.
Peluang mendapatkan dukungan pendanaan dari kementerian akan dijajaki. Namun, salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah tersedianya lahan bersertifikat dengan status yang jelas dan bebas sengketa.
Di sisi lain, pemerintah daerah telah menyerahkan 20 unit kandang jepit kepada kelompok tani berdasarkan proposal masyarakat. Meski demikian, distribusinya belum menjangkau seluruh desa secara merata.
Melalui RDP ini, Komisi II DPRD Boalemo menyoroti pentingnya kesinambungan antara target peningkatan populasi ternak, kesiapan petugas, dukungan anggaran, dan ketersediaan infrastruktur peternakan.
Evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebutuhan anggaran serta perbaikan pelaksanaan program, sehingga pengembangan sektor peternakan di Boalemo dapat berjalan lebih optimal dan mampu mendukung kebutuhan pangan masyarakat.
