JAKARTA, – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Anggaran, untuk melakukan konsultasi terkait sejumlah anggaran prioritas daerah yang masih dibintangi atau belum dicairkan. Rombongan Komisi III diterima oleh pejabat Ditjen Anggaran, yakni Bapak Harry dan Ibu Risna.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut difokuskan pada upaya percepatan pencairan anggaran untuk sejumlah proyek strategis, seperti pembangunan Danau Limboto, perencanaan Waduk Bone Ulu, serta penyediaan air baku di kawasan Rumbia, Kabupaten Boalemo.
“Prinsipnya, kami mendorong agar daerah bersama Balai Jalan, Balai Sungai, dan Dinas PUPR Provinsi segera memverifikasi kriteria dan kelengkapan persyaratan usulan-usulan proyek prioritas pembangunan. Ini penting agar segera bisa dilaporkan ke Kementerian PUPR,” kata Espin saat diwawancarai usai pertemuan, Kamis (20/6/2025).
Menurut Espin, pemerintah pusat memberikan sinyal positif terhadap penguatan proyek infrastruktur daerah, seiring dengan ditandatanganinya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Jalan Daerah serta Inpres Sapu Jagad yang ditujukan untuk pembiayaan proyek-proyek irigasi daerah oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Dengan terbitnya dua inpres ini, kita melihat bahwa kebijakan efisiensi yang selama ini membatasi ruang fiskal mulai mengalami relaksasi. Ini memberikan harapan baru bagi pembangunan infrastruktur di sentra-sentra pertanian dan perikanan, yang menjadi prioritas dalam program ketahanan nasional,” ujar Espin.
Hal senada disampaikan anggota Komisi III DPRD Gorontalo, Sun Biki, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan bahwa proyek-proyek prioritas benar-benar tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan bahwa proyek yang kami perjuangkan benar-benar mendukung hajat hidup masyarakat, terutama dalam sektor pertanian, irigasi, dan akses jalan di wilayah terpencil. Maka dari itu, verifikasi teknis dan kelengkapan administratif dari daerah harus segera dituntaskan,” ujar Sun.
Komisi III berharap dengan langkah proaktif ini, percepatan pembangunan infrastruktur di Gorontalo dapat terealisasi lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
