Oleh: Indah Musdalifah, dr
Opini – Beberapa waktu terakhir, perhatian publik tertuju pada kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dokter di Kabupaten Boalemo. Dari sebelumnya Rp25 juta untuk dokter spesialis, kini tersisa sekitar Rp3,8 juta. Dokter umum dari Rp10 juta, kini sekitar Rp1,8 juta.
Dalam audiensi bersama pemerintah daerah, disampaikan bahwa pelayanan rumah sakit dinilai masih buruk, sehingga dianggap belum layak untuk peningkatan TPP.
Pandangan tersebut tentu menjadi bahan refleksi bersama. Namun perlu dipahami bahwa kualitas pelayanan rumah sakit tidak berdiri sendiri. Ia adalah hasil dari banyak faktor yang saling berkaitan: sistem manajemen, sarana prasarana, dukungan anggaran, jumlah tenaga, serta kesejahteraan sumber daya manusia.
Pertanyaannya, bisakah pelayanan optimal tercapai jika tenaga medis yang menjadi ujung tombak justru berada dalam kondisi kesejahteraan yang sangat minimal?
Dokter, baik umum maupun spesialis, memikul tanggung jawab klinis yang langsung menyangkut keselamatan jiwa. Mereka bekerja dalam tekanan tinggi, menghadapi risiko medis dan risiko hukum, serta dituntut siaga setiap saat. Ketika TPP dokter spesialis turun dari Rp25 juta menjadi Rp3,8 juta, dan dokter umum dari Rp10 juta menjadi Rp1,8 juta, maka penurunannya bukan sekadar angka. Ia menyentuh aspek psikologis, motivasi, dan keberlanjutan layanan.
Dalam kebijakan publik, terdapat prinsip bahwa sektor kesehatan adalah sektor esensial. Artinya, dalam kondisi fiskal sulit sekalipun, stabilitas layanan kesehatan harus menjadi prioritas. Jika tidak, dampaknya bukan hanya pada tenaga kesehatan, tetapi pada masyarakat luas.
Perlu ditegaskan, isu ini bukan semata persoalan kesejahteraan individu. Ini adalah persoalan daya tahan sistem kesehatan daerah. Ketika kompensasi berada jauh di bawah standar kewajaran profesi, risiko yang muncul adalah sulitnya mempertahankan tenaga medis dan sulitnya merekrut pengganti. Jika itu terjadi, masyarakatlah yang paling dirugikan.
Di sisi lain, kritik terhadap pelayanan rumah sakit juga patut dijadikan momentum evaluasi. Pelayanan yang belum optimal harus dibenahi melalui perbaikan sistem, peningkatan disiplin, penguatan manajemen, serta peningkatan budaya pelayanan. Namun menjadikan penurunan TPP sebagai konsekuensi atas pelayanan yang dinilai kurang, perlu dikaji lebih dalam. Apakah akar persoalannya memang semata pada individu tenaga medis? Atau ada persoalan struktural dan dukungan sistem yang juga perlu diperbaiki?
Pelayanan yang baik membutuhkan tenaga yang profesional, fokus, dan memiliki kepastian. Kesejahteraan bukan tujuan akhir, tetapi fondasi stabilitas kerja.
Kita semua tentu memiliki tujuan yang sama: masyarakat Boalemo mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik di daerahnya sendiri, tanpa harus dirujuk jauh keluar.
Maka solusi terbaik bukanlah saling menyalahkan, melainkan duduk bersama mencari formula yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu menjaga stabilitas fiskal. Tenaga kesehatan perlu dijaga motivasi dan keberlanjutannya. Dua hal ini tidak harus saling bertentangan.
Karena pada akhirnya, kualitas pelayanan rumah sakit dan kesejahteraan tenaga medis bukanlah dua kutub yang berlawanan. Keduanya adalah satu kesatuan yang saling menopang.
Dan masyarakat berhak atas sistem yang kuat, adil, dan berkelanjutan.
